Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi bauksit hingga aluminium yang tengah dilakukan PT Inalum dan para mitra industri berjalan sesuai harapan. Hal itu disampaikan setelah meninjau langsung progres pembangunan SGAR (Smelter Grade Alumina Refiner) dan berbagai fasilitas pendukungnya.
“Beberapa bulan setelah Pak Prabowo dilantik, DPR RI langsung ditugaskan meninjau hilirisasi bauksit sampai aluminium. Ini memang menjadi perhatian beliau (Presiden) karena kebutuhan aluminium untuk industri manufaktur dan pengolahan dalam negeri sangat besar,” ujarnya kepada koranmerdeka.co saat ditemui di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (21/11/2025).
Ia mengungkapkan bahwa sebelum fasilitas hilirisasi beroperasi, Indonesia masih sangat bergantung pada impor aluminium. Namun kini, progres SGAR-1 menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk telah adanya tujuh shipment baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
“Saya sangat mengapresiasi perkembangan SGAR-1 yang sudah siap running. Dengan begitu, supply chain aluminium bisa dijaga dengan baik, asalkan material dalam negeri juga dikelola dengan benar sehingga harganya tidak jatuh,” jelas pria yang kerap disapa Haji Jalal ini.
Selain itu, ia menyoroti pengelolaan Sisa Hasil Pertambangan (SHP) yang selama ini belum sepenuhnya terantisipasi kebutuhan lahannya. Ia mendorong adanya penelitian lanjutan agar SHP dapat dimanfaatkan, baik untuk penyuburan tanah maupun diolah menjadi besi atau logam tanah jarang.
“Saya berharap ekosistem yang dirancang ini benar-benar berjalan dari hulu ke hilir, sehingga seluruh material dapat dimanfaatkan 100 persen dan nilai tambahnya menjadi luar biasa,” tegasnya.
Ia juga menantikan percepatan pembangunan SGAR-2 agar kapasitas produksi nasional semakin meningkat. “Kalau SGAR-1 dan SGAR-2 beroperasi, kita bisa produksi dua juta ton aluminium yang sebagian besar memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sisanya diekspor,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa pembahasan hilirisasi di tingkat RDP sering kali terbatas waktu, sehingga kunjungan kerja spesifik seperti ini memberikan perspektif lebih menyeluruh mengenai kondisi lapangan.
“Dalam RDP waktunya terbatas dan perusahaan banyak, sehingga hal-hal seperti ini kurang tergali. Dengan kunjungan spesifik, kita bisa membedah progress SGAR dan menemukan masalah lapangan yang perlu harmonisasi antar-stakeholder,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi XII siap menjadi lead sector dalam mengkoordinasikan kementerian terkait, termasuk memastikan pengelolaan material lintas sektor yang stabil agar industri dapat berjalan berkelanjutan.
“ESDM harus benar-benar mengelola material agar harga terjaga. Kita juga harus mengawal agar kebijakan yang dibuat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara, sambil mengharmonisasi kendala regulasi dan pelaksanaan di lapangan,” pungkasnya.
