Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Kawendra Lukistian menekankan, DPR bersama pemerintah tetap membuka ruang dialog bagi seluruh pihak. Perusahaan diminta memberikan kontribusi yang adil untuk daerah, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan memastikan masyarakat tidak merasa dirugikan.
“Perusahaan juga bagian dari masyarakat. Karena itu semuanya harus berjalan secara seimbang. Selama duduk bersama sebagai sesama manusia, semua persoalan pasti bisa diselesaikan,” kata Kawendra saat mengikuti rapat dengan semua stake holder dalam kasus sengketa lahan di Kantor Walikota Subulussalam, Aceh, Senin (18/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Politisi F-Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa, pemerintah pusat, khususnya Presiden, menaruh perhatian serius terhadap perlindungan masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa era pemerintahan saat ini tidak memberi toleransi bagi pihak mana pun yang melakukan pelanggaran.
“Presiden kita tidak pandang bulu. Jika ada yang bersalah, akan ditindak. Sudah ada sekitar 4 jutaan hektare lahan yang diambil alih negara, dan itu tidak akan berhenti,” ujarnya
Legislator Dapil Jatim IV ini juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mediator dalam penyelesaian berbagai persoalan antara masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan warga dan perwakilan perusahaan, menyusul sejumlah masukan dan keluhan yang muncul di lapangan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pihak terkait akan mengkaji seluruh masukan yang diterima dan menyusun rekomendasi profesional yang mengedepankan kepentingan bersama.
“Saya berharap Rapat ini menjadi langkah awal dalam menciptakan hubungan yang lebih sehat antara masyarakat dan perusahaan, sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan,” imbuhnya.
