Komisi IV DPR RI menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya para petani, serta membahas penataan ulang wilayah konservasi di Pulau Salawati, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, bersama sejumlah anggota dan perwakilan mitra kerja dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran para mitra Komisi IV. Dengan kehadiran mereka, persoalan dan aspirasi masyarakat yang kami temui bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Alex di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025).
Dalam kunjungan ke Pulau Salawati, rombongan Komisi IV mendengarkan aspirasi dari Bupati terkait status wilayah konservasi di daerah tersebut. Alex menjelaskan bahwa masih terdapat tumpang tindih peta antara kawasan konservasi dengan wilayah administrasi Kabupaten Raja Ampat yang kini masuk dalam Provinsi Papua Barat Daya.
“Kita akan dudukkan bersama, karena dulu sebelum Papua Barat Daya dimekarkan, wilayah ini masuk kawasan konservasi. Sekarang perlu dicocokkan kembali antara peta kehutanan dan peta Kementerian ATR/BPN,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain persoalan tata wilayah, Komisi IV juga menyalurkan bantuan kepada para petani berupa benih, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) hasil kerja sama dengan mitra kerja di sektor pertanian. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di wilayah kepulauan tersebut.
“Alhamdulillah, dengan dukungan mitra kita bisa membantu petani lewat benih, pupuk, dan alsintan untuk mendorong produktivitas mereka,” ujar Alex.
Dalam dialog dengan masyarakat, Komisi IV juga menerima aspirasi terkait jalan usaha tani, ketersediaan air bersih, serta kebutuhan tenaga dokter hewan. Meskipun tidak seluruh isu termasuk dalam lingkup tugas Komisi IV, Alex menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada komisi terkait di DPR RI.
“Kami catat semua, termasuk persoalan air bersih dan infrastruktur tani. Nanti di Jakarta, akan kami sampaikan ke komisi lain yang membidangi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Alex menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati setempat serta Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Robert Kardinal, untuk mencarikan solusi terkait kekurangan tenaga dokter hewan. Kehadiran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dalam kunjungan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaiannya.
“Tadi kami sudah bicara dengan Pak Bupati dan Pak Robert Kardinal. Soal dokter hewan ini akan segera dicarikan jalan keluarnya,” pungkasnya.
