Komisi X DPR RI menyerap aspirasi penting dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terkait pembangunan perpustakaan tingkat provinsi. Aspirasi ini mengemuka dalam pertemuan antara rombongan Komisi X dengan Gubernur Papua Barat Daya beserta jajarannya pada agenda reses Komisi X di Sorong, Papua Barat Daya. Dalam pantauan Parlementaria, fasilitas perpustakaan baru tersedia di tingkat kota dan kabupaten, sementara di tingkat provinsi belum ada wadah literasi yang representatif.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pihaknya akan mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) agar turut serta menjawab kebutuhan ini. Menurutnya, kehadiran perpustakaan provinsi tidak hanya menjadi pusat literasi, tetapi juga pusat pengetahuan dan kebudayaan yang mampu mendukung penguatan sumber daya manusia Papua Barat Daya. “Harapan kami, aspirasi ini bisa segera ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait,” ujar Kurniasih Mufidayati kepada koranmerdeka.co usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (06/10/2025).
Pemerintah daerah menilai perpustakaan provinsi akan memperluas akses masyarakat terhadap buku, referensi ilmiah, dan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan cita-cita meningkatkan minat baca, literasi digital, serta mendukung pelajar Papua Barat Daya yang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama di Indonesia.
“Aspirasi ini juga dipandang sebagai upaya melengkapi sarana pendidikan yang selama ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Selain itu, Gubernur Papua Barat Daya menekankan pentingnya sinergi antara Perpusnas, Kemendikbudristek, dan pemerintah daerah. Dukungan dari DPR melalui Komisi X diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan perpustakaan provinsi.
“Apalagi, perkembangan literasi dinilai memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi kunci pembangunan Papua Barat Daya ke depan,” ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jakarta II ini.
Lebih lanjut, Kurniasih mengatakan juga menegaskan bahwa pembangunan perpustakaan provinsi harus berjalan seiring dengan upaya memperbaiki kondisi sekolah dan memperluas kesempatan kuliah bagi generasi muda Papua. Dengan begitu, perpustakaan tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi juga pusat kegiatan yang membentuk karakter, wawasan, dan daya saing anak-anak Papua Barat Daya di tingkat nasional maupun internasional.
Dengan adanya dukungan politik dari DPR RI dan kesiapan pemerintah daerah, aspirasi pendirian perpustakaan provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat segera terealisasi.
“Dengan hadirnya perpustakaan ini akan menjadi simbol komitmen bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus menjawab kebutuhan literasi masyarakat Papua Barat Daya yang semakin berkembang,” pungkasnya.
