Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti usulan anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun 2026 yang melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam terkait penyesuaian RKA BP Batam 2026 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Mufti mencatat, BP Batam mengajukan anggaran sebesar Rp5,3 triliun pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya Rp1,9 triliun. “Kalau ini direalisasikan, maka artinya naik 278 persen,” ujarnya pada Senin (15/9/2025).
Namun, menurutnya, peningkatan anggaran tersebut tidak sejalan dengan kinerja serapan anggaran BP Batam selama lima tahun terakhir yang masih berada di bawah rata-rata nasional. “Realisasi anggaran hanya 77 sampai 86 persen yang berserap. Nah tentu ini di bawah rata-rata serapan nasional,” tegas Mufti.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mempertanyakan urgensi kenaikan anggaran yang begitu tinggi di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi belanja negara.
“Teman-teman daerah yang sangat membutuhkan anggaran untuk menggerakkan ekonomi saja harus memutar otak dengan anggaran terbatas. Tapi kok BP Batam justru minta naik 278 persen,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mufti menekankan agar BP Batam dapat menjelaskan secara konkret manfaat dari kenaikan anggaran tersebut bagi masyarakat. Ia pun membandingkan kinerja tahun sebelumnya dengan usulan tahun 2026.
“Dengan anggaran sebesar ini, sebenarnya apa sih dampaknya untuk rakyat di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik?. Di tahun 2025 saja dengan anggaran Rp1,9 triliun, itu berimplikasi terhadap investasi berapa? Dampaknya kepada rakyat berapa? Lapangan pekerjaan yang terbuka berapa? Nah sekarang dengan anggaran Rp5,3 triliun, berapa lapangan pekerjaan yang Bapak janjikan bisa hadir di Batam setelah ada investasi sebesar ini?” pungkasnya.
