Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyatakan dukungan agar operasional penyiaran dan produksi jurnalistik RRI didanai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rupiah murni. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan jajaran RRI Pontianak, Jumat (12/9/2025), sebagai bagian dari agenda Kunspek Komisi VII.
Menurut Putra, usulan tersebut muncul setelah mendengar masukan dari pihak RRI. Saat ini, sebagian kebutuhan operasional RRI masih ditopang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal, PNBP biasanya diterima secara bertahap sehingga menyulitkan pembiayaan harian untuk kegiatan siaran. “Kalau bisa, kebutuhan produksi jurnalistik dan operasional penyiaran langsung dibiayai dari APBN murni. Jangan dari PNBP,” kata Putra.
Ia menjelaskan, operasional penyiaran RRI menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga tidak seharusnya bergantung pada pemasukan yang fluktuatif. Dengan adanya dukungan penuh dari APBN murni, RRI bisa menjalankan tugasnya secara lebih maksimal dalam melayani publik, khususnya di daerah perbatasan. “Hal-hal yang terkait dengan penyiaran untuk masyarakat sebaiknya sebesar-besarnya ditopang dari APBN murni,” ujarnya.
Putra Nababan menambahkan, Komisi VII akan membawa aspirasi ini ke Jakarta untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama mitra kerja dan Badan Anggaran DPR RI. Ia optimistis dukungan terhadap RRI akan mendapat perhatian, mengingat lembaga penyiaran publik ini memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
“RRI adalah corong informasi publik, sehingga anggarannya harus dijamin keberlanjutannya. Kita akan dorong agar kebutuhan operasional penyiaran ini bisa masuk dalam pos APBN murni,” tegasnya.
