Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbhakun, meminta masyarakat tetap patuh membayar pajak meskipun belakangan muncul aksi protes besar-besaran di sejumlah daerah terkait penggunaan uang negara untuk pejabat maupun kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran.
Menurut Misbhakun, seruan sebagian pihak untuk tidak membayar pajak adalah langkah yang keliru dan justru merugikan rakyat sendiri. “Pajak harus dibayar, dong. Itu kan kewajiban kita kepada negara,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Ia menekankan, penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Data Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan pajak per Juli 2025 mencapai Rp1.195 triliun atau sekitar 58,3 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.050 triliun. Penerimaan tersebut menopang program prioritas nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi bagi masyarakat kecil.
“Kalau masyarakat ikut-ikutan tidak membayar pajak, yang dirugikan adalah rakyat juga. Karena dari pajak itulah kita bisa membiayai sekolah gratis, subsidi pupuk, layanan kesehatan, dan berbagai program sosial,” tegas Misbhakun.
Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel dalam menggunakan uang negara. Menurutnya, protes yang terjadi di sejumlah daerah harus dijadikan evaluasi agar pengelolaan keuangan negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik dan memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. Itu yang akan membuat masyarakat semakin percaya untuk taat membayar pajak,” tambahnya.
Misbhakun menegaskan, Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi kinerja otoritas fiskal, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar sistem perpajakan lebih adil, modern, dan mampu meningkatkan kepatuhan tanpa membebani masyarakat kecil.
