Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang diselenggarakan pada Jumat, (15/8/2025). Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu, menilai pidato yang disampaikan Presiden sarat dengan optimisme, baik dalam angka maupun target. Namun, menurutnya, DPR memiliki tugas untuk memastikan apakah penyampaian tersebut benar-benar terwujud.
“Pernyataan-pernyataannya baik, yang disampaikan bagus, angka-angkanya oke. Tugas DPR setelah dengar angka-angka dan penyampaian-penyampaian itu, maka kita harus menguji apakah pernyataan itu sesuai tidak dengan kenyataan? Tentang lapangan kerja yang dibuka, apakah demikian? Tentang pertumbuhan ekonomi, apakah kenyataan demikian? Tentang persoalan kerakyatan lain, apakah demikian,” ujar Adian usai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dalam pidato tersebut, Presiden sempat menyampaikan peringatan soal besarnya kebocoran kekayaan negara yang terjadi dalam bentuk net outflow of national wealth. Ia menekankan pentingnya pemerintah mencari solusi cepat atas masalah ini, alih-alih mencari siapa yang salah.
Presiden mengibaratkan kondisi itu seperti tubuh yang darahnya terus mengalir keluar hingga berisiko mati. Hal ini merujuk pada kondisi bila aliran kekayaan ke luar negeri dibiarkan berlarut-larut, Indonesia berpotensi menjadi negara gagal.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu lantas mengaitkannya dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Ia mencontohkan aplikasi transportasi daring Grab, yang disebut mengeruk keuntungan di Indonesia namun membawa hasilnya ke luar negeri.
“Misalnya begini, menarik apa yang disampaikan Pak Prabowo terkait dengan mereka (korporat) yang berusaha di sini, menjadi korporat besar di sini, lalu uangnya mereka bawa ke luar negeri. Bagaimana negara bersikap terhadap hal seperti itu? Contohnya aplikator Grab, itu kan perusahaan-perusahaan asing itu mencari uangnya dari sini, mereka bawa ke luar negeri,” tegas Adian.
Ia menambahkan, penting bagi negara untuk tidak sekadar menyoroti persoalan dalam pernyataan, tetapi juga menunjukkan langkah nyata. “Negara bersikap dong terhadap hal seperti itu. Bukan dalam pernyataan, tapi dalam tindakan,” tutupnya.
