Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Habib Syarief M., mengusulkan sejumlah penambahan frasa spesifik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan perlindungan hukum, memperluas cakupan pekerjaan, dan memastikan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang adil.
Dalam kesempatan itu, Habib menyampaikan bahwa draf RUU perlu diperkuat dengan menambahkan kata “perlindungan hukum” untuk memberikan kepastian yang lebih kuat. Ia juga mendorong agar draf RUU ini secara tegas memuat poin tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap PRT, sehingga setiap bentuk pelanggaran dapat dicegah.
“Perlu ada tambahan kata perlindungan hukum, [memberikan] kepastian hukum dan perlindungan hukum,” ujar Habib dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Selain itu, ia menyoroti penggunaan kata ‘meliputi’ pada pasal yang mengatur ruang lingkup pekerjaan PRT. Menurutnya, kata tersebut terlalu membatasi dan berpotensi tidak melindungi jenis pekerjaan yang belum terdaftar. Ia pun mengusulkan penggantian kata tersebut dengan ‘di antaranya’ atau ‘antara lain’.
Terakhir, Habib juga mengusulkan penguatan prosedur pengakhiran hubungan kerja. Ia mendorong penambahan kata “berat” pada Pasal 10, menjadi “pelanggaran berat,” untuk mencegah PHK sepihak akibat pelanggaran ringan.
Ia berharap dengan adanya penguatan ini, RUU PPRT dapat menjadi landasan hukum yang kuat, fleksibel, dan mampu melindungi seluruh hak dasar pekerja rumah tangga di Indonesia. “Kata berat ini penting karena dikhawatirkan pelanggaran ringan dijadikan alasan berakhirnya hubungan kerja,” pungkas Habib .
