Anggota DPR RI Novita Hardini, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia, sebagai salah satu dokumen politik penting tahun ini.
Menurutnya, pidato Presiden yang memadukan refleksi sejarah, capaian kinerja awal pemerintahan, dan arah kebijakan strategis tersebut patut diapresiasi. Namun, apresiasi itu harus disertai catatan-catatan agar semangat dan substansi pidato benar-benar diwujudkan dalam langkah kebijakan yang nyata.
“Pidato Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi kompas politik, ekonomi, dan sosial lima tahun ke depan. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” ujar Politisi Faksi PDI-Perjuangan, dalam keterangan yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (18/8/2025).
Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting menurut legislator dari dapil 7 Jawa Timur itu, di antaranya, pertama, Demokrasi dan Nomokrasi Harus Berjalan Seiring. Diketahui, Nomokrasi adalah prinsip penting dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara diperintah oleh hukum, bukan oleh kehendak individu. Dengan nomokrasi, diharapkan tercipta keteraturan, kestabilan, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Novita Hardini menekankan pentingnya menjaga demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan gotong royong, persatuan, dan kekeluargaan. Namun, demokrasi harus berjalan beriringan dengan nomokrasi atau negara hukum.
“Demokrasi tanpa Nomokrasi bisa jadi tirani mayoritas, sedangkan Nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Karena itu, penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus konsisten dijaga,” tegasnya.
Kedua, Kedaulatan Ekonomi. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengapresiasi komitmen Presiden untuk kembali pada amanat Pasal 33 UUD 1945, termasuk langkah menindak praktik serakahnomics dan pengaturan industri pangan strategis. Namun, ia mengingatkan bahwa kedaulatan ekonomi harus dirasakan hingga ke pelosok desa-desa di tanah air.
“Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pemerataan. Jangan sampai kebijakan hanya menguntungkan kelompok konglomerasi, sementara misalnya para pelaku umkm yang menjadi ujung tombak pendapatan negara justru semakin tersingkir dengan berbagai kebijakan yang justru mempersulit serta melemahkan para pelaku umkm, termasuk industri kreatif,” jelasnya.
Ketiga, Tambang Ilegal. Terkait langkah Presiden menertibkan sawit ilegal dan tambang bermasalah, Dirinya mendesak adanya langkah nyata pembuktian di lapangan.
“Penegakan hukum jangan berhenti pada wacana. Tambang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan lingkungan, pariwisata, kehidupan serta ekonomi masyarakat lokal,” katanya.
Keempat, Efisiensi Berkeadilan. Novita Hardini menilai langkah pemerintah menyelamatkan Rp300 triliun APBN dari potensi penyelewengan sebagai capaian positif. Namun, ia mengingatkan prinsip keadilan harus ditempatkan di atas efisiensi. Misalnya efisiensi anggaran yang mematikan UMKM melalui Inpres 1/2025 memotong anggaran operasional pemerintah hingga 90 persen, yang berimbas pada UMKM penyedia ATK dan percetakan.
“Efisiensi tanpa keadilan akan melahirkan ketimpangan baru. Tapi jika keadilan dijalankan dengan efisiensi, manfaatnya akan merata bagi rakyat, ” ujarnya.
Kelima, Pendidikan dan SDM sebagai sebuah kunci untuk menjadi bangsa yang maju. Ia menyambut baik program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan peningkatan kesejahteraan guru. Namun, ia menekankan pembangunan SDM unggul tidak cukup hanya dengan infrastruktur.
“Kita butuh pendidikan karakter berbasis Pancasila, gotong royong, literasi digital, dan keterampilan abad ke-21. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sebagai warga negara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Novita Hardini menegaskan bahwa rakyat kini semakin kritis dan siap mengoreksi kebijakan pemerintah.
“Pidato Presiden harus dikawal agar tidak berhenti sebagai janji. Rakyat mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada mereka, tetapi juga siap menolak bila tidak adil. Inilah wajah baru demokrasi Indonesia,” tutupnya.
