Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap alokasi anggaran kesehatan dan ketenagakerjaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden sebelumnya memaparkan bahwa fungsi kesehatan di RAPBN 2026 dianggarkan sebesar Rp244 triliun. Menurut Charles, jumlah tersebut merupakan angka yang signifikan dan harus dimanfaatkan optimal untuk peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk pemerataan layanan hingga daerah terluar.
“Angka ini tidak kecil. Komisi IX akan memastikan agar anggaran digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, khususnya agar pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terluar dan masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Charles juga menekankan pentingnya penambahan tenaga kesehatan, baik dokter umum maupun dokter spesialis, untuk mengimbangi peningkatan anggaran.
Selain kesehatan, Komisi IX akan mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada 2025 dianggarkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyoroti realisasi anggaran MBG per Agustus 2025 yang baru mencapai 14 persen dari pagu tahun berjalan, sementara pada 2026 pemerintah berencana menaikkan anggarannya menjadi Rp335 triliun, atau lebih dari tiga kali lipat.
“Dengan anggaran yang besar, kami ingin memastikan penyerapannya tidak asal-asalan. Apalagi tahun ini sudah terjadi beberapa kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Tahun depan BGN harus memperbaiki sistem agar makanan yang diberikan kepada anak-anak layak dan aman,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Terkait ketenagakerjaan, Charles menilai klaim penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,76 persen dan penciptaan 3,6 juta lapangan kerja baru pada 2025 belum sepenuhnya tercermin di lapangan. Ia mengingatkan pemerintah untuk memperbanyak stimulus ekonomi dan program penciptaan kerja yang konkret.
“Pertumbuhan ekonomi dan penambahan lapangan kerja yang disampaikan Presiden belum sepenuhnya terlihat di kehidupan masyarakat. Pemerintah harus memberikan stimulus sosial dan ekonomi agar lapangan kerja betul-betul tercipta,” katanya.
Charles memastikan Komisi IX akan menjalankan tiga fungsi DPR — pengawasan, penganggaran, dan legislasi — dengan berimbang antara memberikan dukungan terhadap program yang bermanfaat bagi masyarakat serta mengoreksi kebijakan yang dinilai tidak tepat.
“Kami tidak akan berhenti mengkritisi program yang merugikan masyarakat, dan mendukung program yang baik agar bisa berjalan optimal,” pungkasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 berada di angka 4,76 persen atau setara 6,93 juta orang. Sementara alokasi fungsi kesehatan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp244 triliun naik sekitar 10 persen dibanding APBN 2025.
