Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran sistem Payment ID ini akan mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan, mulai dari transaksi jual beli, penggunaan dompet elektronik (e-wallet), rekening bank, hingga kartu kredit.
Karenanya, sistem ini juga membuat BI bisa melihat pendapatan seseorang, termasuk sumber pendapatan, pengeluaran, tanggungan, atau kewajiban finansial, sampai keterlibatan pinjaman online (pinjol).
Komisi XI menilai di balik inovasi digital itu muncul polemik di masyarakat seputar privasi data dan potensi pengawasan yang bisa mengundang keresahan berbagai kalangan. Sejumlah warganet di media sosial mengaku khawatir dan ada pula yang mempertanyakan tujuan di balik kebijakan tersebut.
Karena itu, Komisi XI menilai Bank Indonesia (BI) perlu memperbaiki strategi sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, mengatakan, meski tujuan Payment ID mungkin baik, narasi yang berkembang di publik saat ini cenderung negatif. Ia khawatir kebijakan itu dipersepsikan sebagai alat untuk memantau seluruh transaksi masyarakat.
“Harapannya BI mempersiapkan lebih baik. Sosialisasi harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesan pengawasan total terhadap transaksi. Sebelum diuji coba, bicarakan dulu dengan kami di Komisi XI. Pemerintahan Pak Prabowo membutuhkan kestabilan, jangan sampai bikin gaduh yang tidak perlu,” tegas Harris kepada koranmerdeka.co, di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (12-08-2025).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, menilai masyarakat masih terkejut dengan isu Payment ID, terlebih setelah sebelumnya sempat muncul kasus pemblokiran rekening yang menimbulkan keresahan. Menurutnya, sosialisasi yang ada saat ini belum cukup menjelaskan secara menyeluruh kepada publik.
“Sosialisasi ini harus terus dilakukan. Masyarakat belum menangkap secara utuh maksud dan tujuan Payment ID. Kalau dilaksanakan tanpa pemahaman yang lengkap, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan lagi,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Keduanya mendorong BI dan pemerintah untuk mengedepankan transparansi dan komunikasi publik sebelum kebijakan Payment ID benar-benar diterapkan.
Secara terpisah, berdasarkan pemberitaan di media massa, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dicky Kartikoyono, menegaskan Payment ID tidak diluncurkan bulan Agustus ini karena masih dalam tahap uji coba. Sistem ini akan diuji coba bersama pemerintah pada September 2025 terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Selain itu, BI juga menjamin kerahasiaan data transaksi masyarakat terjaga. Data tersebut tidak akan tetap aman dan hanya bisa digunakan dengan persetujuan.
