Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mendukung Pengajuan anggaran 2026 sebesar 44 T untuk percepatan kedaulatan pangan. Meski demikian ia menyampaikan sejumlah catatan apabila pengajuan tersebut didukung oleh semua partai dan berhasil. Riyono menilai, perubahan pola penganggaran di eksekutif tahun 2025 – 2026 khususnya di K/L menjadi acuan bahwa program harus sejalan dengan Asta Cita Presiden.
“Anggaran berbasis output dan hasil berkelanjutan bagi pengentasan kemiskinan nasional, masyarakat pedesaan masuk kategori miskin dan rentan miskin bahkan miskin ekstrim. Komisi IV mendorong agar Kementan lebih detail dan tepat sasaran” ujar Riyono dalam rilisnya, Senin (7/7/2025).
Diketahui, Anggaran 2026 saat ini sedang diajukan oleh semua kementerian lembaga pemerintah kepada DPR, pagu indikatif yang disetujui oleh Kemenkeu dan Bappenas per juni 2025 bagi Kementan baru Rp 13 Triliun.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa arahan Presiden kedaulatan pangan harus secepatnya dicapai, salah satunya untuk sektor perikanan kelautan dengan optimalisasi pangan biru. Rp3.000 Triliun APBN, lanjutnya, anggaran ini harusnya bisa fokus untuk pembangunan maritim.
“Idealnya anggaran KKP itu besar, saya cukup sedih dan mempertanyakan komitmen kenapa anggaran hanya 3,6 T? Ini habis untuk gaji dan operasional KKP saja” kata Aleg DPR FPKS dapil VII Jatim.
Di Akhir, Riyono mengusulkan anggaran KKP minimal 2,5 persen dari APBN atau kurang lebih 75 Triliun. Menurutnya mungkin aneh dan bisa jadi belum ada sejarahnya anggaran KKP sebesar itu. Namun demikian, menurutnya, untuk mengurus 17 ribu pulau dan mensejahterakan jutaan nelayan tidak mudah.
