Komisi XI DPR RI menyepakati terkait proyeksi defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48% hingga 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun, defisit APBN tersebut lebih rendah bila dibandingkan outlook defisit APBN 2025 yang meningkat menjadi 2,78% dari PDB.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Defisit Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, menyampaikan pihaknya memahami dan mencermati usulan pemerintah terkait proyeksi defisit RAPBN 2026 sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN.
“Paanja defisit Komisi XI mencatat bahwa penurunan defisit dari outlook 2025 2,78% menuju kisaran 2,5% dari PDB pada 2026 merupakan langkah yang positif dalam penguatan disiplin fiskal,” tutur Hanif saat melakukan rapat kerja bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Meski demikian, ia menambahkan penurunan defisit tersebut harus tetap menjamin dukungan fiskal yang cukup terhadap program-program prioritas pemerintah sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden termasuk program makan bergizi gratis (MBG), penguatan koperasi dan UMKM, serta ketahanan pangan dan energi.
Sejalan dengan itu, Hanif menyebut pemerintah juga memastikan bahwa defisit dan utang negara tetap berada dalam batas aman yang ditunjukkan dengan pengelolaan yang akuntabel, transparansi, manajemen risiko dan dilandasi dengan prinsip kehati-hatian.
Adapun dengan defisit RAPBN 2026 yang dipatok, pemerintah menargetkan penerimaan negara kisaran 11,71% hingga 12,31% dari PDB. Terdiri dari penerimaan pajak disepakati kisaran 8,90% hingga 9,24% dari PDB. Kemudian, kepabeanan dan cukai kisaran 1,18% hingga 1,30% dari PDB, dan PNBP kisaran 1,63% hingga 1,76% dari PDB.
