Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertambangan di Sumatera, khususnya batu bara dan aluminium, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial bagi masyarakat lokal. Hal ini disampaikan dirinya saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (23/6/2025).
“Sumatera memiliki kekayaan sumber daya yang luar biasa, khususnya di sektor energi dan mineral tapi kita tidak bisa hanya bicara soal ekspor bahan mentah. Saatnya kita dorong hilirisasi agar nilai tambahnya dirasakan di dalam negeri, bukan hanya untuk investor, tapi juga masyarakat sekitar,” tegas Anggia.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pemerintah dan BUMN harus hadir sebagai solusi, bukan hanya sebagai penyedia peluang ekonomi. Dirinya juga mendorong agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan pendekatan ESG (Environment, Social, Governance) yang konkret, bukan sekadar jargon.
Perlu diketahui, Sumatera Selatan dikenal sebagai lumbung energi nasional. Salah satu perusahaan plat merah yang menjadi tulang punggung energi nasional ialah PT Bukit Asam Tbk. Di mana, perusahaan kini menargetkan produksi lebih dari 50 juta ton batubara pada tahun 2025.
Walaupun begitu, PT Bukit Asam tetap menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen memperluas program-program CSR yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, mulai dari pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan, hingga pelestarian lingkungan di sekitar wilayah tambang.
Sementara itu, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang berbasis di Sumatera Utara juga menjadi sorotan. Inalum, sebagai satu-satunya produsen aluminium nasional, menyampaikan bahwa pihaknya tengah memperkuat rantai pasok nasional melalui kemitraan dengan sektor industri dalam negeri, seperti otomotif dan energi terbarukan.
Selain itu, tantangan utama saat ini yang dihadapi oleh Inalum adalah efisiensi energi dan keberlanjutan pasokan bauksit, sekaligus menjaga keberlanjutan operasional di tengah tekanan harga global. Berangkat dari hal ini, Inalum meminta dukungan regulasi dan insentif pemerintah guna memperkuat daya saing industri pengolahan aluminium nasional.
