Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyoroti masih maraknya praktik penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai aktivitas penyelewengan ini kerap terjadi karena adanya oknum yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu dengan cara menjual solar bersubsidi ke sektor industri.
Menurut Bambang, persoalan ini bermula dari akurasi data penerima subsidi yang belum optimal. Ia menegaskan pentingnya pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bantuan energi hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Makanya kita ingin melakukan digitalisasi sistem elektronik, bagaimana penyaluran BBM itu bisa terpantau dan tepat sasaran makanya pemutahiran data itu cukup penting. Tadi kita singgung bahwa perlu ada perbaikan data penerima BBM Bersubsidi atau masyarakat yang berhak,” ujar Bambang yang ditemui koranmerdeka.co usai melakukan pertemuan dengan PT Pertamina dan PT PLN di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (20/6/2025)
Lebih lanjut, selain mendorong pemutakhiran data pada sistem satu data nasional, ia juga menekan agar penerima bantuan menjadi lebih selektif. Karena itu, Bambang meminta sinergitas antar-lembaga dan seluruh stakeholder yang berkepentingan juga harus diperkuat. Hal ini semata demi mendukung penyaluran BBM bersubidi yang tepat sasaran.
“Ya kita ingin meminta kepada seluruh stakeholder baik Pertamina, Kementerian SDM bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum agar BBM Bersubsidi ini tempat sasaran. Kita juga minta kepada BPH Migas selaku badan pengatur hilir agar lebih selektif dalam pendistribusian SPBU-SPBU tidak hanya di Sumut tapi di Nusantara” jelasnya.
