Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti pentingnya kesiapan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses pemulangan jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan dimulai pada 11 Juni 2025.
Dalam wawancara di sela-sela kegiatan Timwas di Alqimma Hall, Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025), Anggia yang juga Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, meminta agar tidak ada kelalaian dalam mengantisipasi potensi masalah pada fase kepulangan.
“Semua jemaah kita saat ini sudah berada di Makkah. Maka dari itu, mitigasi terhadap segala persoalan menjelang kepulangan harus dilakukan sejak sekarang. Jangan sampai telat, dan harus benar-benar terkoordinasi antara pihak bandara, maskapai, pesawat, hingga kru,” tegas Anggia kepada koranmerdeka.co.
Kesiapan Garuda Indonesia dan Maskapai Swasta
Dalam fase pemulangan jemaah haji tahun ini, tiga maskapai akan mengangkut jemaah Indonesia kembali ke tanah air, yakni Garuda Indonesia sebagai BUMN transportasi udara, serta Saudi Airlines dan Lion Air sebagai mitra swasta.
Garuda Indonesia akan mengoperasikan 14 armada berbadan lebar dan bertanggung jawab atas kepulangan lebih dari 104 ribu jemaah dari tujuh embarkasi: Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Jakarta-Pondok Gede. Maskapai pelat merah itu telah mencatat ketepatan waktu 96,4% selama fase keberangkatan, dan berkomitmen menjaga kinerja serupa untuk fase kepulangan.
Sementara itu, Saudi Airlines dan Lion Air akan melayani kepulangan sisanya dari enam embarkasi lain, termasuk Surabaya, Batam, Banjarmasin, dan Palembang. Total seluruh jemaah yang akan dipulangkan berjumlah 221 ribu orang, terbagi dalam 528 kloter.
Titik Kepulangan Harus Jelas: Jeddah atau Madinah?
Anggia menegaskan pentingnya kejelasan informasi terkait titik keberangkatan jemaah untuk pulang ke Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini masih terjadi simpang siur informasi soal apakah jemaah akan diberangkatkan melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah atau juga melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah.
“Tadi saya masih mendengar ada ketidakpastian. Apakah akan ada pergerakan jemaah dari Madinah pada 11 Juni atau semuanya dari Jeddah? Ini harus segera dipastikan. Jangan sampai jemaah tidak mendapatkan informasi yang akurat. Kasihan kalau mereka bingung di lapangan,” ujar Anggia.
Menurut data terbaru, pemulangan gelombang pertama akan dimulai dari Jeddah pada 11 Juni hingga 25 Juni 2025, sedangkan gelombang kedua dari Madinah akan berlangsung pada 26 Juni hingga 10 Juli 2025.
Komitmen DPR RI Awasi Layanan Pemulangan
Sebagai Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia menekankan pentingnya pengawasan layanan publik, terutama dari BUMN seperti Garuda Indonesia. “Ini bukan sekadar layanan penerbangan, ini bagian dari pelayanan negara kepada rakyatnya yang sedang melaksanakan ibadah. Maka dari itu, kita pastikan semua berjalan lancar, aman, dan nyaman,” pungkasnya.
