Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta sejumlah instansi terkait lainnya dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB.
Dalam rapat tersebut, Timwas Haji menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi oleh jemaah haji Indonesia. Evaluasi difokuskan pada beberapa aspek penting seperti layanan pemondokan, keterlambatan distribusi Kartu Nusuk, kesiapan Armuzna, serta standar layanan konsumsi, transportasi, dan kesehatan.
“Ibadah haji adalah proses ritual yang sangat kompleks, memerlukan persiapan matang, kerja keras, dan koordinasi lintas lembaga. Karena itu, kami melihat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah persoalan yang masih dihadapi jemaah,” tegas Cucun Ahmad Syamsurijal saat memimpin rapat di Alqimma Hall, Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025).
Permasalahan Pemondokan: Jemaah Tidur di Musholla dan Terpisah dari Pendamping
Cucun mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas layanan pemondokan. Meski tahun ini melibatkan delapan syarikah dalam penyediaan layanan, nyatanya masih banyak jemaah yang tidak mendapatkan hak pemondokan secara layak.
“Ada jemaah yang terpaksa tidur di musholla karena tidak mendapat tempat tinggal. Tak hanya itu, banyak juga jemaah yang terpisah dari pasangannya, bahkan jemaah lansia dan disabilitas terpisah dari pendampingnya. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, terutama saat fase puncak haji di Armuzna,” ujar Cucun.
Kartu Nusuk: Terlambat Didistribusikan, Jemaah Gagal Masuk Masjidil Haram
Permasalahan lain yang mencuat dalam rapat adalah keterlambatan penerbitan dan pendistribusian Kartu Nusuk, yang menjadi syarat masuk ke Masjidil Haram. Akibatnya, banyak jemaah kehilangan kesempatan beribadah di masjid suci tersebut.
“Sholat di Masjidil Haram memiliki keutamaan luar biasa, sayangnya banyak jemaah kita kehilangan kesempatan itu karena belum menerima Kartu Nusuk. Ini harus jadi perhatian serius,” tambah Cucun.
Kekhawatiran Soal Kapasitas Maktab di Armuzna
Timwas Haji juga menyampaikan kekhawatiran terkait kapasitas maktab di Armuzna yang dinilai tidak memadai. Menurut Cucun, luas tempat tidur hanya 50 cm per jemaah, jauh di bawah standar minimal 60 cm.
“Syarikah MCDC bahkan memaksakan hingga 280 kasur di maktab besar dan 181 kasur di maktab kecil. Ini jelas tidak manusiawi dan berisiko besar pada keselamatan dan kenyamanan jemaah,” ujarnya.
Standar Layanan Konsumsi, Transportasi, dan Kesehatan Masih di Bawah Harapan
Dalam peninjauan lapangan oleh Timwas, ditemukan bahwa layanan konsumsi belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menu makanan dan gramasi tidak sesuai dengan yang diumumkan. Layanan transportasi dan kesehatan, terutama bagi jemaah lansia, juga belum memenuhi standar pelayanan minimum.
“Ini harus menjadi bahan evaluasi dan pembenahan ke depan. Tidak boleh ada lagi kompromi terhadap pelayanan jemaah, apalagi bagi mereka yang lansia atau memiliki keterbatasan fisik,” tegas Cucun.
Dorongan Sinergi Antar-Lembaga
Cucun menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karena itu, sinergi antar Kementerian dan Lembaga harus terus diperkuat.
“Tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan haji bukan hanya ada di Komisi VIII, tetapi juga melibatkan Komisi III, V, VI, IX, XI, XII, dan XIII. Ini menunjukkan bahwa haji adalah kepentingan nasional yang harus kita jaga bersama,” pungkas Cucun.
Rapat evaluasi ini diharapkan dapat menjadi titik tolak perbaikan mendasar dalam pelayanan haji di masa yang akan datang, demi memastikan jemaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
