Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari, menegaskan pentingnya peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai tulang punggung penyedia data nasional dalam mewujudkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Ia menekankan bahwa sistem One Data Indonesia yang saat ini dijalankan BPS menjadikan lembaga ini sebagai simpul strategis dalam penyusunan kebijakan nasional dan daerah
“BPS lagi memegang peran kunci ya, apalagi melihat daripada efisiensi. Nah banyak sekali hal-hal yang mungkin waktu itu adalah berbagi tugas dengan kementerian lain, namun di sini BPS memegang peran kunci bahkan BPS ini datanya sangat dipakai daripada misalnya penerapan perda, menganalisa dan lain-lain,” ujar Karmila kepada koranmerdeka.co usai pertemuan Komisi X DPR dengan BPS Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi X DPR ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/4/2025).
Anggota DPR Dapil Riau I ini mengingatkan bahwa sistem One Data Indonesia yang saat ini dijalankan BPS perlu didukung penuh oleh seluruh kementerian/lembaga guna memberikan kemudahan mengakses dan memperoleh data. “Ini kan sekarang BPS kan one data untuk semua, nah ini tentunya BPS ini harus di-support semua kementerian. Karena setiap kementerian ini mempunyai link, nah yang mempunyai link yang paham, sehingga BPS ini diberi kemudahan untuk bisa masuk ke akses manapun untuk mendapatkan data,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Mengacu pada laporan Satu Data Indonesia Tahun 2024, BPS kini tercatat sebagai wali data untuk 175 jenis data statistik sektoral instansi pemerintah. Namun, Karmila menyoroti tantangan validitas data yang masih kerap menjadi sorotan, terutama pada tingkat implementasi di lapangan.
“Nah mengenai data yang banyak kadang beberapa tidak valid, yang mungkin kita anggap datanya kurang bisa dipakai, inilah yang betul-betul menjadi, kalau dari pusatnya itu menjadi betul-betul perhatian khusus. Jangan sampai data ini menjadi data yang sia-sia, jangan menjadi data sampah, atau jadi data yang hanya ada untuk mencukupi kebutuhan saat ini saja,” jelas Karmila.
Oleh karena itu, ia mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh BPS, terutama petugas-petugas lapangan yang bertugas mengumpulkan data primer. Ia menilai, kemampuan teknis saja tidak cukup, melainkan juga dibutuhkan kemampuan analisis, komunikasi, dan intuisi terhadap kejanggalan data. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menentukan kebijakan akibat data yang tidak valid.
“BPS harus dilengkapi oleh orang-orang yang berkualitas, berkualitas tentu kita harus ada peningkatan daripada kemampuan petugas-petugas yang ada di lapangan, tidak hanya keberanian mereka, kemampuan mereka bernegosiasi, kemampuan mereka juga dalam melihat data ini apakah masuk akal atau tidak. Jadi tidak hanya sekedar meng-input data, tapi tidak bisa menilai ini data seperti aneh, datanya sepertinya error, nah itu mereka juga harus punya kemampuan untuk menganalisa hal tersebut” tutupnya.
