Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengecam keras tindakan junta militer Myanmar yang terus membombardir pemukiman warga sipil pasca gempa berkekuatan 7,7 Skala Richter yang melanda negara tersebut.
“Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa. Oleh karena itu, DPR RI mengajak parlemen negara-negara ASEAN yang hadir di dorum parlemn dunia, untuk mengajukan resolusi darurat terkait Myanmar,” ujar Politisi PDI-Perjuangan ini. dalam keterangan tertulisnya kepada koranmerdeka.co, Minggu (6/4/2025).
Pernyataan tersebut sempat ia sampaikan dalam rapat grup geopolitik ASEAN+3, mengawali Sidang Umum ke-150 organisasi parlemen internasional IPU (Inter-Parliamentary Union) di Tashkent, Uzbekistan, Sabtu (5/4). Pada kesempatan tersebut delegasi DPR RI bersama-sama parlemen Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia menginisiasi resolusi darurat (emergency item) berjudul “Parliamentary diplomacy to promote peace and address the humanitarian crisis in Myanmar”. Usulan resolusi darurat tersebut kemudian mendapatkan dukungan lebih luas di grup geopolitik Asia Pasifik, dengan bergabungnya Kanada sebagai co-sponsor.
Irine juga menyerukan agar parlemen negara-negara ASEAN dan IPU dapat lebih aktif dalam merespon krisis kemanusiaan yang terus terjadi di Myanmar. Karena aksi represif yang dilakukan oleh junta militer hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.
Selain Irine, hadir dalam pertemuan grup geopolitik ASEAN+3 dan Asia Pacific Group Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum IPU ke-150, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera dan jajaran Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo dari Fraksi Demokrat, serta anggota delegasi yaitu Diah Pikatan dari Fraksi PDI-P, Fathi dari Fraksi Demokrat dan Andi Muawiyah Ramli dari Fraksi PKB.
