Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari pengelolaan subsidi rute perintis, efisiensi bisnis transportasi, hingga transparansi data layanan publik yang diterapkan oleh Perum Damri. Dirinya, secara tegas, menyampaikan kehadiran negara dalam mendukung rute perintis sangat penting.
Walaupun begitu, ia juga mengingatkan agar subsidi yang diberikan oleh Perum DAMRI tidak menjadi beban berkelanjutan tanpa adanya strategi jangka panjang.
“Rute perintis memang harus diperhatikan, tapi jangan sampai menjadi sekadar alasan untuk terus meminta subsidi. Harus ada analisis yang jelas,” tutur Husein dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT KAI (Persero), KCIC, dan Perum DAMRI di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025).
Selama forum berlangsung, Husein juga menyoroti soal DAMRI yang dinilai terlalu fokus pada pengadaan bus listrik, sementara isu rute perintis belum mendapat perhatian yang sebanding. “Dari periode sebelumnya, yang selalu ditekankan adalah pengadaan bus listrik. Tapi bagaimana dengan rute perintis yang masih sangat dibutuhkan masyarakat? Ini seharusnya dapat porsi yang besar juga dari DAMRI” ujarnya.
Maka dari itu, ia menekankan seharusnya strategi pengembangan bisnis transportasi tidak hanya berorientasi pada investasi baru, akan tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan layanan dasar masyarakat. Tidak henti, ia menekankan pentingnya pengukuran kenyamanan penumpang dengan indikator yang jelas.
“Tidak bisa hanya dikatakan layanan ini nyaman tanpa ada tolak ukur yang jelas. Apa indikatornya? Bagaimana cara mengukurnya?” tegasnya.
Selanjutnya Politisi Fraksi Partai Gerindra menyoroti transparansi laporan keuangan dan operasional transportasi publik, salah satunya Perum DAMRI. “Data yang ada harus jelas, jangan sampai masyarakat menilai kita tidak bekerja dengan baik. Laporan yang ada sering kali membingungkan,” ujarnya.
Evaluasi pada Momen Hari Besar
Menjelang musim mudik dan hari-hari besar, dirimya meminta agar BUMN terkait selalu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi publik. Ia menekankan perlunya pengawasan lebih ketat dari DPR untuk memastikan layanan berjalan optimal selama masa puncak perjalanan masyarakat.
“Saat hari besar lainnya, kita harus pastikan semuanya berjalan lancar. Pengawasan ini bukan hanya formalitas, tapi benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Husein menegaskan bisnis transportasi harus mampu mengelola investasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sebutnya, dukungan dari pemerintah bukanlah solusi jangka panjang, melainkan harus menjadi bagian dari strategi pengembangan yang lebih besar.
Hal ini ia sampaikan supaya BUMN semakin serius memperbaiki layanan publik, bukan hanya sekadar mengejar investasi baru tanpa perencanaan yang matang. “Modal dari pemerintah harus bisa kembali atau minimal membuat bisnis ini tetap berjalan. Jangan hanya bergantung pada dana negara tanpa perhitungan bisnis yang jelas,” tutup Husein.
