Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Bali mengarahkan APBD 2026 sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah, termasuk memperkuat sektor ekonomi di luar pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting karena struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor pariwisata.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja Banggar ke Bali dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, serta pengelolaan keuangan daerah.
“APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2026 bukan sekadar sebagai instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah,” kata Syarief saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Denpasar, Bali, Jumat (2/10/2026).
Syarief mengatakan perekonomian Bali menunjukkan kinerja yang cukup kuat. Pada triwulan II 2026, ekonomi Bali tumbuh 5,78 persen secara tahunan, meningkat dari 5,58 persen pada triwulan sebelumnya dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Namun, menurutnya, perekonomian Bali masih sangat dipengaruhi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang memberikan kontribusi sekitar 21,91 persen terhadap PDRB. Kondisi tersebut menunjukkan pariwisata tetap menjadi kekuatan utama Bali, sekaligus menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi.
“Belanja daerah perlu semakin diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang produktif, penguatan ekonomi, konektivitas, pelayanan dasar, pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, serta penguatan sektor ekonomi di luar pariwisata,” ujar Syarief.
Kualitas Belanja Jadi Perhatian
Syarief menilai kualitas belanja menjadi perhatian penting dalam pengelolaan APBD Bali. Besarnya anggaran, tegasnya, perlu diikuti ketepatan sasaran dan kemampuan menciptakan efek berganda bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
“Yang menjadi perhatian kita bersama bukan hanya besarnya anggaran, tetapi kualitas belanja, ketepatan sasaran, serta multiplier effect yang mampu diciptakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali,” tuturnya.
Ia menambahkan, perluasan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, serta masyarakat lokal. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi Bali semakin inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan.
“Tujuan kita bukan hanya mempertahankan Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi memastikan kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dapat terus kita pelihara dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang benar-benar inklusif, produktif, tangguh, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tandas Syarief.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan transformasi ekonomi agar Bali tidak sepenuhnya bergantung pada sektor pariwisata. Pengalaman pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran bahwa ketergantungan pada satu sektor membuat perekonomian Bali rentan terhadap guncangan eksternal.
“Dari pengalaman Covid itulah kami belajar membuat transformasi ekonomi agar Bali tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu kantong pariwisata. Supaya kalau pariwisata terganggu, masyarakat Bali tetap bisa survive,” ujar Koster.
Ia menjelaskan transformasi tersebut dilakukan dengan mendorong sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri berbasis potensi daerah, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta sektor lainnya. Salah satunya melalui penguatan pertanian organik yang menurutnya diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati.
“Pertanian organik ini nilai ekonominya meningkat dan yang utama adalah dia tidak mencemari lingkungan, tidak merusak keanekaragaman hayati. Tahun 2028 paling lambat, semua sawah di Bali sudah organik,” tutur Koster.
