Ketua Panitia Kerja (Panja) Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo mengatakan bahwa perkembangan teknologi AI perlu diiringi dengan upaya memastikan para pelaku industri kreatif tetap memiliki ruang dan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudahan dalam menghasilkan berbagai karya perlu tetap memperhatikan proses dan kontribusi pembuatannya.
“Kita banyak mendapatkan masukan. Salah satu poin penting adalah bagaimana proses dan hasil kreatif seperti animasi, gambar, visual, ataupun musik itu perlu mengedepankan proses pembuatannya,” ujar Bramantyo kepada koranmerdeka.co usai melakukan kunjungan kerja spesifik Panja AI BKSAP DPR RI ke Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Banten, Senin (28/9/2026).
Ia melanjutkan, Panja AI BKSAP DPR RI juga mendorong agar para kreator tetap mendapatkan manfaat dan keuntungan yang layak atas karya yang mereka hasilkan, di tengah semakin berkembangnya teknologi AI.
“Ke depan, yang kita inginkan adalah lulusan-lulusan yang berlatar belakang kreatif ini tetap memiliki tempat di masa depan, meskipun sudah ada teknologi AI. Itulah yang ingin kita perjuangkan,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Pemilihan kampus UMN sebagai salah satu mitra dalam memberikan masukan bagi proses penyusunan regulasi AI tidak terlepas dari keunggulan UMN, khususnya pada Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV). Bidang tersebut dinilai menjadi salah satu sektor yang mengalami dampak cukup signifikan dari perkembangan teknologi AI.
“Kita ingin tahu seberapa besar dampak dari AI ini mendisrupsi dari industri tersebut, tetapi disisi lain kita juga ingin tahu bagaimana dampak positif dari AI ini terhadap DKV. Jadi sehingga hasil dari Undang-Undang ini berimbang,” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai masukan yang disampaikan sivitas akademika UMN akan menjadi bahan penting bagi Panja AI DPR RI dalam melakukan pendalaman terhadap perkembangan dan pemanfaatan AI, sekaligus menyusun rekomendasi yang lebih berbasis bukti dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
