Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar perekonomian Sulsel tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
Hal itu menjadi perhatiannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026). Diketahui, berdasarkan paparan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, ekonomi Sulsel pada triwulan II 2026 tumbuh 5,59 persen secara tahunan.
Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen, tetapi melambat dari pertumbuhan Sulsel pada triwulan I 2026 yang mencapai 6,88 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh 35,14 persen pada triwulan I dan 20,18 persen pada triwulan II 2026.
Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh percepatan belanja modal yang bersumber dari APBN dan APBD. “Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih terjaga di atas pertumbuhan nasional. Namun, kualitas dan keberlanjutannya harus diperkuat agar tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Investasi, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan sektor-sektor produktif harus mengambil peran yang lebih besar,” ujar Misbakhun.
Menurutnya, diversifikasi sumber pertumbuhan semakin penting ketika ruang fiskal pemerintah pusat dan daerah terbatas. Momentum pertumbuhan Sulsel harus dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan mengembangkan potensi unggulan daerah.
Selain itu, BI Sulsel melaporkan pembentukan modal tetap bruto atau investasi tumbuh dari 6,91 persen pada triwulan I menjadi 8,76 persen pada triwulan II 2026. Namun, konsumsi rumah tangga mengalami moderasi dari 5,07 persen menjadi 4,69 persen, sedangkan ekspor barang dan jasa terkontraksi sebesar 4,97 persen.
“Pemerintah daerah bersama BI perlu menggali sumber-sumber pertumbuhan baru yang sesuai dengan potensi unggulan Sulawesi Selatan. Investasi yang masuk harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat,” tegas Misbakhun.
Ia juga menilai penguatan investasi perlu disertai perbaikan iklim usaha, perluasan akses pembiayaan, hilirisasi komoditas, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BI, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, dan sektor swasta juga dibutuhkan untuk membuka sumber pertumbuhan baru.
Perhatian khusus turut diberikan kepada sektor pertanian. BI mencatat sektor tersebut terkontraksi 0,26 persen pada triwulan II 2026 setelah tumbuh 4,96 persen pada triwulan sebelumnya. Padahal, pertanian memiliki pangsa sekitar 19,3 persen dalam struktur perekonomian Sulsel dan menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus penopang ketahanan pangan kawasan timur Indonesia.
Menurut BI, kontraksi tersebut antara lain dipengaruhi berakhirnya masa panen padi. Kendati demikian, Misbakhun mengingatkan agar kondisi tersebut tidak hanya dipandang sebagai pola musiman. Pemerintah daerah perlu memperkuat produktivitas, pola tanam, sarana produksi, pengelolaan air, pengolahan hasil, dan distribusi pangan.
“Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan dan pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia. Karena itu, kontraksi sektor pertanian harus menjadi perhatian. Kebijakan tidak cukup hanya merespons pola panen, tetapi juga harus memperkuat produktivitas, pengelolaan air, hilirisasi, dan distribusi pangan,” kata Misbakhun.
Produktif Sesuai Potensi Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menyoroti pentingnya membangun model pengembangan sektor produktif yang disesuaikan dengan potensi setiap wilayah. Menurutnya, dukungan pembiayaan dan sarana produksi harus diarahkan kepada kelompok masyarakat yang jelas serta disertai pendampingan berkelanjutan.
“Yang perlu diperjelas adalah siapa yang melakukan pendampingan. Apakah sejak tingkat kabupaten melalui pendamping dari dinas pertanian, dinas kelautan dan perikanan, atau instansi lainnya? Skemanya harus jelas agar program berjalan dan bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Musthofa.
Ia mengusulkan agar petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan dihimpun dalam kelompok berdasarkan jenis usaha dan potensi komoditasnya. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai pembina, sedangkan BI serta lembaga keuangan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Model seperti ini dapat diterapkan di masing-masing daerah. Kegiatan pengembangan pangan harus disesuaikan dengan potensi wilayahnya dan penerimanya perlu dibentuk dalam kelompok, dengan pemerintah daerah sebagai pembina,” jelasnya.
Pendekatan berbasis kelompok dinilai dapat mempermudah penyaluran pembiayaan, pemberian bantuan, pendampingan teknis, serta pengawasan pemanfaatannya. Skema tersebut juga diharapkan memperkuat posisi petani dan nelayan dalam memperoleh teknologi, akses pasar, dan pembiayaan usaha.
BI Sulsel memaparkan telah menyalurkan sarana produksi melalui Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah kepada 21 kelompok penerima. Bantuan yang diberikan meliputi bibit, pompa air, alat dan mesin pertanian, drone pertanian, cold storage, mesin kapal, serta sarana pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
Dukungan tersebut dilengkapi bimbingan teknis antisipasi El Nino, penangkaran benih, pemanfaatan teknologi, hilirisasi pangan, dan Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG. Program pendampingan juga menyentuh aspek pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, pengemasan, pemasaran, dan perluasan akses pasar.
Musthofa mengingatkan agar bentuk bantuan tidak diseragamkan. Setiap daerah memiliki karakter geografis, komoditas unggulan, kebutuhan teknologi, dan struktur biaya produksi yang berbeda.
“Potensi pengembangan pangan harus disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah, apakah di bidang pertanian, perikanan, atau sektor lainnya. Modelnya sudah baik, tetapi kelompok penerima, pola pendampingan, dan sasarannya harus benar-benar disiapkan,” katanya.
Melalui penguatan investasi produktif dan pemberdayaan kelompok usaha, Komisi XI DPR RI berharap pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak hanya ditopang oleh belanja pemerintah. Pertumbuhan juga harus bersumber dari peningkatan produktivitas, hilirisasi, investasi swasta, dan kegiatan ekonomi masyarakat yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
