Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang mulai menunjukkan peningkatan titik panas. Ia menekankan agar peringatan dini terkait cuaca dan potensi karhutla segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Hamid mengatakan, kondisi El Nino dan puncak musim kemarau meningkatkan risiko karhutla sehingga pemerintah tidak boleh menunggu kebakaran meluas sebelum mengambil tindakan. Menurutnya, informasi dari BMKG harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menentukan langkah pencegahan.
“BMKG sudah memberikan peringatan mengenai El Nino, kekeringan, dan meningkatnya risiko karhutla. Yang harus dipastikan sekarang adalah apakah informasi tersebut benar-benar sampai kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di wilayah rawan, lalu diterjemahkan menjadi tindakan,” ujar Hamid dalam keterangannya, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Berdasarkan pantauan satelit BMKG pada 24 Agustus 2026 pukul 00.00–14.00 WIB, Kalimantan mencatat sebaran titik panas terbesar dengan 1.797 titik. Sumatera menyusul dengan 1.359 titik, sementara Papua dan Maluku mencatat jumlah titik panas kategori tinggi yang cukup signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mitigasi yang dilakukan secara nasional dengan prioritas berdasarkan tingkat risiko wilayah.
“Angka ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh hanya melihat karhutla sebagai persoalan Kalimantan. Kalimantan memang menjadi perhatian utama, tetapi Sumatera juga memiliki lebih dari 1.300 titik panas kategori sedang, sementara Papua dan Maluku justru memiliki titik panas kategori tinggi yang cukup besar. Artinya, mitigasi harus dilakukan secara nasional dengan prioritas berbasis risiko,” tegasnya.
Hamid juga meminta agar informasi mengenai El Nino, kekeringan, titik panas, dan potensi karhutla tidak berhenti sebagai produk informasi. Data tersebut harus segera diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan patroli, menyiapkan sarana, serta melakukan pemadaman dini di wilayah rawan.
“Kita perlu memastikan siapa yang menerima informasi BMKG, kapan informasi diterima, dan apa tindakan setelah informasi itu diterima. Kalau suatu wilayah sudah teridentifikasi berisiko tinggi, mitigasi harus berjalan sebelum titik panas berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” katanya.
Selain itu, Hamid mendorong penguatan kesiapsiagaan Basarnas, terutama dalam aspek pencarian, pertolongan, dan evakuasi apabila karhutla berkembang hingga mengancam keselamatan masyarakat. Ia juga meminta sektor transportasi meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang dapat menurunkan jarak pandang dan mengganggu keselamatan penerbangan maupun mobilitas masyarakat.
Hamid turut mendorong Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan secara terukur berdasarkan data BMKG dan kondisi atmosfer di wilayah prioritas. Namun, ia menegaskan OMC harus menjadi bagian dari mitigasi terpadu, bukan satu-satunya solusi.
“Kita masih menghadapi periode kritis sampai September. Karena itu, jangan menunggu api membesar. Gunakan data BMKG untuk menentukan prioritas, lakukan OMC ketika kondisi memungkinkan, perkuat pemadaman dini, siapkan Basarnas jika keselamatan masyarakat terancam, dan pastikan sektor transportasi siap menghadapi dampaknya,” pungkasnya.
