Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan memberikan kejelasan terkait ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut penggunaan hijab, tetapi juga kepastian aturan, transparansi proses seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara.
“Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi,” ujar Saadiah melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Ia memahami pendidikan pertahanan memiliki standar disiplin dan ketentuan khusus. Namun, penerapan aturan tersebut tetap perlu dilakukan dalam koridor hukum dan prinsip transparansi agar peserta seleksi memperoleh informasi yang jelas sejak awal.
“Jangan sampai peserta sudah mengikuti seleksi berbulan-bulan, dinyatakan lulus, kemudian baru dihadapkan pada persyaratan yang sebelumnya tidak dijelaskan secara terang. Ini menyangkut keterbukaan (fairness) dalam proses seleksi,” tegasnya.
Saadiah juga meminta persoalan tersebut dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM), kebebasan menjalankan keyakinan, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. Menurutnya, kebutuhan disiplin institusi perlu dibedakan dengan pembatasan terhadap hak warga negara. “Kita harus membedakan antara kebutuhan disiplin institusi dengan pembatasan hak warga negara. Jangan sampai seseorang harus memilih antara keyakinannya dan cita-citanya untuk mengabdi kepada negara,” katanya.
Karena itu, Saadiah mendorong Unhan dan Kementerian Pertahanan memberikan klarifikasi resmi mengenai ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri, termasuk dasar hukum serta mekanisme penyampaian persyaratan tersebut kepada peserta sejak awal proses seleksi.
Ia menegaskan, sistem seleksi pendidikan pertahanan harus mampu menjaga standar kedisiplinan sekaligus memberikan kepastian dan perlakuan yang adil kepada seluruh peserta. “Jangan sampai anak-anak terbaik bangsa dihadapkan pada pilihan antara mengabdi kepada negara dan mempertahankan keyakinannya. Negara harus mampu menghadirkan sistem yang disiplin, profesional, adil, dan konstitusional,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
