Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sistem peringatan dini gempa berbasis teknologi digital. Menurutnya, sistem tersebut perlu terintegrasi dengan telepon seluler agar informasi gempa dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah.
Dorongan itu disampaikan menyusul masih tingginya aktivitas gempa di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 2.119 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2.
Musa menilai keberadaan teknologi pendeteksi gempa harus diikuti mekanisme penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat. Menurutnya, BMKG dapat bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi agar peringatan gempa langsung diterima masyarakat melalui telepon seluler.
“Sekarang kita sudah memasuki era digital. Apakah provider bisa dikoneksikan dengan BMKG? Saya lihat di Jepang, begitu ada gempa, telepon seluler langsung memberikan alert yang berisi lokasi dan kekuatan gempa. Kita belum seperti itu, padahal alatnya sudah ada,” ujar Musa dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar itu, sistem peringatan dini berbasis telepon seluler dapat membantu masyarakat mengambil tindakan lebih cepat ketika terjadi gempa. Karena itu, integrasi antara teknologi BMKG dan jaringan telekomunikasi perlu dikaji sebagai bagian dari penguatan mitigasi bencana.
Selain teknologi, Musa mendorong penguatan edukasi mitigasi bencana sejak usia dini. Menurutnya, materi mitigasi bencana dapat diintegrasikan dalam kurikulum sekolah agar pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi kebiasaan sejak dini.
“Edukasi mitigasi bencana harus diberikan sejak usia dini. Kalau sudah diajarkan di sekolah, anak-anak akan terbiasa memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” ujarnya.
Politisi Dapil Sumatra Utara I itu menegaskan penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat harus berjalan beriringan. Dengan demikian, informasi kebencanaan tidak hanya cepat diterima, tetapi juga diikuti kemampuan masyarakat untuk merespons secara tepat.
