Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai kasus penyelundupan 325 kilogram sabu melalui jalur laut dari Thailand menuju Aceh menjadi pengingat bahwa pengamanan wilayah maritim perlu terus diperkuat. Menurutnya, luasnya wilayah perairan Indonesia menuntut dukungan anggaran, teknologi, sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi antarlembaga yang semakin optimal.
“Laut kita begitu luas. Kita memiliki TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, hingga Polairud. Namun, bila tidak didukung anggaran yang cukup, SDM yang tangguh, dan teknologi yang terkini, tentu pengawasan tidak akan mampu menjangkau seluruh wilayah,” ujar Dave kepada koranmerdeka.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Ia menegaskan pemerintah perlu terus berinvestasi dalam sistem pengamanan maritim agar seluruh instansi yang memiliki kewenangan dapat bekerja secara maksimal menghadapi berbagai ancaman di wilayah laut.
Menurut Dave, penguatan pengamanan tidak hanya berfokus pada penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga pada modernisasi sistem pengawasan yang memanfaatkan perkembangan teknologi.
“Hari ini kita sudah bisa menggunakan satelit, drone laut, hingga artificial intelligence (AI) untuk memonitor berbagai aktivitas. Hal-hal seperti ini harus dioptimalkan agar pemerintah dapat memanfaatkan seluruh teknologi yang tersedia sekaligus meningkatkan kapasitas SDM,” jelasnya.
Selain penguatan teknologi, Dave menilai koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Mengingat setiap lembaga memiliki kewenangan berbeda, diperlukan sinkronisasi agar penanganan berbagai pelanggaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
“Sinergi itu penting karena wilayah kita sangat luas. Dibutuhkan kerja sama antarlembaga agar ketika terjadi pelanggaran, seluruh pihak dapat bergerak secara terkoordinasi,” tegas Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan, penguatan pengawasan maritim tidak hanya ditujukan untuk mencegah penyelundupan narkotika, tetapi juga berbagai tindak kejahatan lintas negara lainnya seperti perdagangan orang maupun penyelundupan barang ilegal.
“Bukan hanya narkotika, tetapi juga tindak pidana perdagangan orang dan berbagai bentuk penyelundupan lainnya. Karena itu koordinasi harus terus diperkuat secara intensif,” pungkasnya.
