Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola organisasi, kualitas pelayanan, dan budaya kerja, bukan sekadar memenuhi indikator administrasi.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka agenda Rapat Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang membahas progres pelaksanaan RB Tahun 2026, usulan Unit Lokus Evaluasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI), hingga proses submit unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
“Reformasi Birokrasi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Reformasi Birokrasi tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan dokumen dan indikator, tetapi bagaimana kita menghadirkan perubahan yang nyata dalam pola kerja, budaya organisasi, kualitas pelayanan, dan kinerja kelembagaan,” ujar Suprihartini.
Ia menjelaskan, rapat tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi sekaligus mengambil keputusan terkait penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Setjen DPR RI. Sebab itu, dirinya mengapresiasi seluruh unit kerja yang telah berupaya mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi.
Pasalnya, capaian yang telah diraih perlu terus ditingkatkan agar manfaat Reformasi Birokrasi benar-benar dirasakan dalam peningkatan kualitas tata kelola organisasi. “Saya berharap capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan dan setiap unit kerja dapat memastikan program Reformasi Birokrasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas tata kelola dan pelayanan organisasi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Setjen DPR juga menyepakati tiga Unit Lokus Evaluasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 yang akan diajukan kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN), yakni TVR Parlemen pada Biro Pemberitaan Parlemen, Parlemen Remaja pada Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, serta SIDUMAS pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.
Menurut Suprihartini, evaluasi IKK merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di lingkungan organisasi. Karena itu, setiap unit kerja diharapkan menyiapkan data, informasi, serta eviden yang dibutuhkan secara optimal agar proses evaluasi berjalan dengan baik.
Selain membahas Reformasi Birokrasi, rapat juga mengevaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal, tiga unit kerja ditetapkan untuk diusulkan kepada Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB, yakni Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Organisasi, serta Pusat Teknologi dan Informasi.
Tidak henti, Suprihartini mengapresiasi seluruh unit kerja yang telah mengikuti proses pembangunan Zona Integritas dan meminta unit yang diusulkan ke tingkat nasional segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan agar mampu memperoleh hasil optimal dalam proses penilaian. Mengakhiri pernyataan, Suprihartini bersama jajaran pejabat eselon I dan eselon II secara resmi melakukan submit usulan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2026 melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.
Ia menekankan, keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak hanya ditentukan oleh dokumen atau penilaian, melainkan oleh kolaborasi, komitmen, dan konsistensi seluruh insan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mewujudkan birokrasi yang semakin profesional dan melayani. “Keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat bergantung pada kolaborasi, komitmen, dan konsistensi kita semua dalam menjalankan setiap rencana yang telah disusun. Jangan ragu untuk berkoordinasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada,” pungkasnya.
