Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi memastikan kesiapan stok BBM dan LPG di Jawa Tengah dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Iduladha. Kepastian tersebut diperoleh setelah Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke terminal penyimpanan (storage terminal) PT Pertamina Patra Niaga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Didik menjelaskan, Jawa Tengah memiliki tujuh terminal penyimpanan BBM yang menjadi penopang distribusi energi di wilayah tersebut. Dalam kunjungan itu, Komisi XI DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap tata kelola distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran dan terhindar dari penyelewengan.
“Di Jawa Tengah ini ada tujuh storage, di antaranya adalah di Boyolali dan tadi kami memastikan bahwa stok untuk nanti menghadapi Iduladha itu aman,” ujar Didik kepada koranmerdeka.co usai kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).
Ia menambahkan, Komisi XI DPR RI turut membahas potensi penyelewengan distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang selama ini masih ditemukan di sejumlah daerah. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar subsidi energi yang berasal dari uang negara benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Tadi juga kita sempat bahas itu, sehingga apa yang menjadi tujuan kita tentang pengamanan barang-barang BBM dan gas yang bersubsidi, ini akan menjadi tepat sasaran dan tata kelolanya itu baik dan benar,” lanjutnya.
Berdasarkan penjelasan jajaran Pertamina Patra Niaga, Didik menyebut distribusi energi menjelang Iduladha dipastikan berjalan lancar karena sistem distribusi dan kesiapan stok telah dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI menegaskan pengawasan dilakukan untuk mendorong tata kelola distribusi energi yang semakin baik.
“Menurut keterangan dari kawan-kawan dari Patra Niaga tadi bahwa kesiapan dalam rangka menghadapi Iduladha itu semuanya stok dalam kategori aman dan dipastikan lagi bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk menghadapi Iduladha nanti nggak ada masalah, terutama di Jawa Tengah,” katanya.
Didik juga menjelaskan setiap wilayah distribusi Pertamina memiliki roadmap distribusi masing-masing yang mengatur cakupan distribusi dari terminal penyimpanan ke SPBU di wilayah tertentu. Namun demikian, ia menilai potensi penyelewengan masih dapat terjadi apabila terdapat kerja sama antara oknum SPBU dengan pihak tertentu dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Yang menjadi persoalan itu ketika pom bensin ini bekerja sama dengan oknum sehingga ada penyelewengan terhadap bahan bakar bersubsidi,” jelasnya.
Menurutnya, selisih harga yang cukup jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi salah satu faktor yang memicu potensi penyalahgunaan. Kondisi tersebut juga terjadi pada distribusi LPG 3 kilogram yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Gas 3 kilo ini kan cara memberikan, cara membatasi terhadap konsumsi ini agak susah. Karena gas 3 kilo juga ditemukan kepada orang-orang yang kaya, orang yang menengah, kadang kita bisa temukan itu,” ungkap Didik.
Karena itu, ia menilai masih diperlukan berbagai perbaikan dalam tata kelola distribusi BBM dan LPG bersubsidi, termasuk pengawasan agar subsidi energi tidak disalahgunakan. Menurutnya, pengawasan tersebut penting karena menyangkut penggunaan anggaran negara.
“Nah, tentu masih harus ada perbaikan-perbaikan tentang tata kelola, kemudian tepat sasaran, terus jauh dari penyelewengan. Karena ini melibatkan uang negara, uang negara yang disubsidikan kepada bahan bakar dan LPG,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
