Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menilai kolaborasi antara petugas kloter, ulama, dan pemerintah menjadi kunci utama dalam memastikan pelayanan ibadah haji berjalan optimal, khususnya menjelang puncak pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dalam kunjungannya ke sektor 7 Misfalah, tempat calon jemaah haji Kloter JKG 02 Jakarta Selatan ditempatkan, Hidayat mengaku bersyukur melihat kesiapan pendampingan yang diberikan kepada para jemaah.
“Jemaah haji kita mendapatkan bimbingan maksimal dari pimpinan kloter, kepala rombongan, kepala regu, serta kehadiran para ulama besar yang menyertai calon jemaah haji di sini,” ujar Hidayat kepada koranmerdeka.co usai meninjau langsung sektor 7 Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (22/05/2026).
Menurut Hidayat, keterlibatan tokoh agama seperti Ketua Umum FUHAB, Ketua Umum MUI, Sekjen MUI, hingga ulama Jakarta Selatan menjadi kekuatan tersendiri dalam memastikan ibadah berjalan sesuai tuntunan fikih sekaligus menyesuaikan kondisi lapangan yang telah disiapkan pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia. Ia menilai pola kolaborasi tersebut ideal diterapkan di seluruh kloter haji Indonesia. Dengan komunikasi yang baik antara petugas dan pembimbing agama, persoalan jemaah dinilai dapat diantisipasi bahkan sebelum muncul.
“Permasalahan di tingkat kloter akan terselesaikan, bahkan sebelum masalah muncul, jemaah sudah mendapatkan solusi,” katanya.
Hidayat menekankan bahwa para jemaah telah menunggu lebih dari 13 tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, pelayanan yang optimal menjadi kebutuhan mendasar agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan nyaman dan khusyuk. Dalam dialog bersama jemaah, ia juga menanyakan sejumlah aspek pelayanan seperti transportasi, akomodasi, hingga konsumsi. Secara umum, para jemaah disebut tidak menyampaikan keluhan berarti.
Meski demikian, Hidayat membuka ruang evaluasi apabila masih ditemukan kekurangan di lapangan. Ia meminta seluruh catatan disampaikan kepadanya untuk diteruskan dalam pembahasan bersama kementerian terkait. “Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, laporkan kepada saya sebagai wakil rakyat untuk dibicarakan perbaikannya dengan kementerian berwenang, bukan sekadar mencari kesalahan,” tegasnya.
Selain pelayanan umum, perhatian khusus juga diberikan terhadap jemaah lansia dan difabel. Menurut Hidayat, kelompok rentan tersebut membutuhkan pendekatan berbeda, baik dari sisi medis maupun fikih. Ia menjelaskan bahwa para lansia memiliki rukhsah atau keringanan ibadah tertentu yang perlu dipahami seluruh pendamping haji agar tidak memaksakan kondisi fisik jemaah.
“Lansia memiliki hukum dan rukhsah tersendiri secara fikih. Secara medis juga dimungkinkan mereka tidak sepenuhnya bisa melaksanakan ibadah,” ujarnya.
Hidayat menyebut Kementerian Agama telah menyiapkan layanan khusus bagi lansia dan difabel. Namun, ia memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar pelayanan maksimal benar-benar terlaksana, terutama saat puncak haji di Arafah.
“Kami akan mengadakan rapat dengan menteri untuk mengingatkan agar seluruh daya upaya benar-benar dimaksimalkan dalam membantu calon jemaah haji,” katanya.
Ia berharap pelayanan terhadap lansia tidak berhenti di Armuzna saja, tetapi berlanjut hingga proses tawaf ifadah, sa’i, sampai kepulangan ke Indonesia. “Lansia harus mendapatkan pelayanan maksimal secara konsisten sejak awal hingga akhir kepulangan agar mencapai husnul khatimah,” tutup Hidayat.
