Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), dan Ketua Paguyuban Alumni RKL SPKKLP IKA FK UNSRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam forum tersebut, Fraksi PKS menyoroti secara tajam beban kerja dokter serta mendesak adanya reformasi mendasar pada sistem internship (magang) medis di Indonesia menyusul wafatnya empat dokter internship dalam tiga bulan terakhir.
Diwakili oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Achmad Ruchyat, ia menyampaikan rasa duka yang mendalam sekaligus menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang melindungi para tenaga medis. Menurutnya, keselamatan dokter harus berjalan beriringan dengan keselamatan pasien.
“Pertama tentu Indonesia berduka atas wafatnya empat dokter yang melaksanakan internship di tiga bulan terakhir. Kita doakan, mudah-mudahan alam kuburnya terang benderang, diluaskan dan dijadikan surga tempat tinggalnya dan ke depan mudah-mudahan ini menjadi zero mortality, jadi nol kematian,” ujar Ruchyat.
Lebih lanjut, ia pun mengusulkan langkah konkret kepada pimpinan Komisi IX DPR untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan kementerian terkait guna merumuskan rekomendasi yang kuat.
“Kemudian yang kedua, konkretnya saya usul pada pimpinan, melalui pimpinan, untuk menindaklanjuti rapat dengan kemendikti, sains dan teknologi, dan kementerian kesehatan agar apa yang disampaikan, juga Komisi IX menyampaikan maksud rekomendasi yang tadi sangat-sangat baik. Tentu dari peristiwa wafatnya empat dokter ini menjadi evaluasi bahwa beban dokter ini, Tapi saya berpandangan bahwa keselamatan pasien memang penting, tapi keselamatan dokter juga penting juga. Jadi ini harus ada regulasi yang memastikan keselamatan dokter dan pasien. Jadi jangan sampai di satu sisi, kan dokter disumpah untuk menjaga keselamatan pasien, tapi dokternya juga harus selamat,” tegas Ruchyat.
Senada dengan Ruchyat, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Gamal Albinsaid menilai bahwa insiden ini merupakan fenomena gunung es yang mencerminkan rapuhnya sistem tata kelola pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Gamal membagikan realita di lapangan mengenai beratnya beban kerja dokter yang kerap terjebak dalam situasi dilematis tanpa adanya sistem pengganti (backup) yang jelas.
“Pertama, saya sepakat dengan, ini sebetulnya fenomena dalam bukan hanya sistem pendidikan kesehatan kita, tapi juga dalam layanan. Artinya, bukan hanya untuk internship ya, ketika tadi dicontohkan misalkan kita sedang bertugas di UGD, lalu tidak ada dokter pengganti. Saya misalkan contohkan kawan saya, neneknya meninggal dunia, tidak ada yang bisa menggantikan, beliau jaga, akhirnya beliau tidak bisa meninggalkan UGD,” jelas Gamal.
Dirinya juga menyoroti risiko fisik yang nyata akibat kelelahan ekstrem (fatigue) setelah bertugas dinas malam, seperti ancaman micro sleep saat berkendara pulang, yang membahayakan nyawa para dokter itu sendiri. “Lalu, termasuk yang tadi disampaikan, dan saya merasakan betul itu, jadi setelah jaga semalam suntuk, pagi kembali harus kadang mengendarai mobil sendiri, dari tempat internship ke rumah, yang jaraknya bisa 1 jam 15 menit, terjadi micro sleep kadang, yang itu juga bisa berdampak begitu. Dan itu sebenarnya gambaran bagaimana tantangan dalam pelayanan kita,” imbuhnya.
Sebagai solusi konkret, Gamal mendorong Komisi IX DPR RI untuk segera mengambil langkah politik formal dengan membentuk Panitia Kerja (Panja). “Oleh karena itu pimpinan, saya mungkin mengusulkan, kita bisa pertimbangkan membentuk panja reformasi sistem internship untuk melakukan tindak lanjut yang konkret, efektif, dan praktis dalam layanan tersebut,” pungkasnya.
