Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap hasil Sensus Ekonomi 2026 sangat tinggi. Menurutnya, kejujuran data menjadi kunci utama agar peta kekuatan UMKM dan peluang sektor usaha di masa depan dapat terbaca dengan jelas.
“Jangan sampai terjadi mismatch, di mana intervensi program tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak butuh dibantu, sementara yang sangat membutuhkan justru tidak dibantu hanya karena datanya belum diperbarui. Kita harus memastikan potret ekonomi kita apa adanya, jangan ditutup-tutupi,” tegas Fikri Faqih dalam keterangan rilis yang diterima oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu juga menyoroti prestasi Kota Surakarta dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di kota Surakarta yang masuk dalam tiga besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Tengah bersama Salatiga dan Semarang.
Namun, ia mengingatkan agar BPS tidak hanya terpaku pada angka IPM atau Gini Ratio saja, melainkan juga harus mampu mendeteksi dini kondisi warga disabilitas, warga miskin ekstrem dan kaum dhuafa melalui sistem data yang transparan dan dapat diakses publik. Dirinya mencontohkan model keterbukaan data di daerah lain yang memungkinkan publik memantau sebaran warga stunting hingga tingkat RT secara real-time.
Menurutnya, sistem informasi statistik di kota seperti Solo harus mulai beralih dari model monografi statis ke sistem digital yang dinamis dan accessible. “Kaum dhuafa adalah mereka yang tidak mampu berusaha, sehingga diperlukan afirmasi yang jelas. Melalui Sensus Ekonomi dan program Kelurahan Cantik ini, kita harapkan data yang dihasilkan menjadi dasar kebijakan yang lebih manusiawi dan tepat guna,” pungkasnya.
