Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di berbagai daerah menuai banyak kendala teknis. Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian serius untuk mengatasi hal itu.
Menurut Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, persoalan teknis seperti gangguan komputer maupun server tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi kemungkinan juga dialami provinsi lain saat pelaksanaan TKA.
Meskipun demikian, ia menilai hasil TKA di daerah harus dipandang sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan pendidikan ke depan.
“Mungkin di provinsi lain juga mengalami hal yang sama. Jadi pada saat TKA ini berlangsung, ada kendala komputer, server down, dan sebagainya,” kata Abdul Fikri Faqih saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan TKA di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (16/4/2026).
Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, kendala tersebut berpotensi memengaruhi hasil peserta, termasuk siswa yang sebenarnya memiliki kemampuan baik namun tidak dapat menunjukkan performa optimal karena hambatan teknis.
“Kemudian ada yang merasa dirugikan karena pintar, tapi kemudian karena problematikanya, maka hasilnya mungkin tidak menggembirakan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fikri menilai sikap Pemerintah Provinsi Lampung patut diapresiasi. Meski tingkat partisipasi TKA berada di peringkat ke-25 dari 38 provinsi dan tingkat kelulusan baru sekitar 10 hingga 14 persen, para pemangku kepentingan pendidikan di Lampung tetap menerima hasil tersebut secara terbuka.
“Tetapi tidak menjadikan kepala dinas juga pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Lampung ini menjadi kecil hati. Ini bagus, semuanya diterima dengan baik,” katanya.
Ia menegaskan, hasil TKA seharusnya menjadi instrumen penting dalam menyusun langkah peningkatan kualitas pendidikan di masa mendatang. “Ini jadi alat untuk perencanaan pendidikan ke depan. Mudah-mudahan provinsi lain juga seperti itu, tidak usah berkecil hati,” pungkasnya.
Komisi X DPR RI berharap seluruh daerah dapat menjadikan pelaksanaan TKA sebagai momentum evaluasi untuk memperbaiki mutu pendidikan secara berkelanjutan.
