Menanggapi eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian meningkat pasca penyerangan AS-Israel ke Iran, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat perlindungan dan menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah terdampak.
“Negara harus cepat merespons potensi ancaman bagi warga negaranya di luar negeri. Mengingat konsentrasi PMI yang cukup besar di kawasan tersebut, langkah-langkah darurat harus segera dibahas,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
“Keselamatan para pahlawan devisa kita adalah prioritas mutlak. Dalam situasi konflik yang dinamis seperti ini, kebijakan perlindungan harus bergerak lebih cepat daripada perkembangan krisis itu sendiri,” tegasnya.
Netty meminta adanya koordinasi lintas sektor antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memperkuat pelindungan terhadap PMI.
Selain itu ia juga meminta agar perwakilan RI (KBRI/KJRI) di seluruh wilayah terdampak untuk segera memperbarui data PMI, termasuk mereka yang berstatus non-prosedural.
“Pemerintah juga harus mematangkan skenario evakuasi, penyiapan titik kumpul aman (safe house), serta kesiapan armada transportasi jika situasi menuntut pemulangan massal segera,” ungkapnya.
Posko Pengaduan 24 Jam, kata Netty juga mejadi sangat penting untuk dilakukan mengingat konflik bisa meluas sewaktu-waktu. “Pastikan adanya kanal komunikasi yang responsif bagi PMI dan keluarga di Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini dan melaporkan kondisi darurat. Selain itu pastikan ketersediaan logistik dasar dan akses layanan medis bagi PMI yang berada di zona merah konflik,” pungkasnya.
