Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menambah cakupan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, prioritas utama saat ini adalah memperbaiki kualitas pelaksanaan program agar benar-benar aman dan bermanfaat bagi penerima.
Menurut Irma, setelah berjalan selama satu tahun, MBG masih menghadapi sejumlah persoalan teknis di lapangan. Karena itu, penambahan sasaran penerima justru berisiko memperbesar masalah jika fondasi pelaksanaannya belum sepenuhnya kuat.
“Cakupan penerima jangan ditambah dulu. Kita fokus benahi pelaksanaannya, mulai dari standar SPPG, kualitas makanan, hingga distribusi yang aman. Kalau ini belum beres, menambah penerima justru bisa menimbulkan persoalan baru,” ujar Irma saat diwawancarai koranmerdeka.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak diukur dari jumlah penerima semata, melainkan dari dampak nyata terhadap peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah diminta memastikan setiap makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi, higienitas, dan keamanan pangan.
Irma juga mengingatkan pentingnya validitas data penerima agar bantuan tidak salah sasaran. Menurutnya, pendataan yang belum sepenuhnya rapi dapat memicu ketimpangan penerimaan dan berujung pada pemborosan anggaran.
“Lebih baik cakupan dipertahankan, tapi kualitasnya benar-benar terjamin. Itu jauh lebih bertanggung jawab dibanding memperluas program tanpa kesiapan,” tegas Legislator Fraksi Partai Nasdem dapil Sumatera Selatan II.
Komisi IX DPR RI, lanjut Irma, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong evaluasi berkala terhadap Program MBG. Ia berharap pemerintah menjadikan perbaikan kualitas sebagai pijakan utama sebelum memutuskan langkah perluasan cakupan penerima di masa mendatang.
