Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menyoroti sejumlah isu strategis terkait pembangunan dan tata kelola anggaran di Kalimantan Timur (Kaltim). Ia menegaskan pentingnya transformasi ekonomi, evaluasi dana transfer ke daerah, serta pemerataan akses energi di wilayah yang dikenal sebagai daerah penyumbang pendapatan besar bagi negara tersebut.
Demikian dikatakan Didik Haryadi di sela- sela pertemuan tim kunjungan kerja reses komisi XI DPR RI dengan Bappenas beserta jajaran Kementerian Keuangan, di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (10/11/2025). Didik menitikberatkan pada perencanaan alokasi pembangunan yang selaras dengan potensi sumber daya alam Kaltim dan dominasi sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah.
“Kalau kita hanya mengandalkan pertambangan dan galian, tentu kita tidak bisa mengontrol harga komoditas global. Harus ada transformasi bisnis dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya kepada koranmerdeka.co.
Politis Fraksi PDI-Perjuangan ini mendorong agar pemerintah memberi perhatian pada pengembangan sektor alternatif seperti perkebunan, pertanian, kelautan, dan perikanan sebagai bentuk diversifikasi ekonomi. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terkait ketimpangan antara kontribusi besar Kaltim terhadap pendapatan negara dengan manfaat yang dirasakan masyarakat lokal seperti infrastruktur hingga pemerataan pendidikan.
“Kaltim ini penyumbang besar bagi negara. Tapi apakah manfaatnya sudah dirasakan? Menurut saya harus dievaluasi,” katanya.
Selain ekonomi, Didik Haryadi turut menyoroti masalah pemerataan energi di Kaltim. Meskipun provinsi ini merupakan salah satu penghasil energi terbesar, ia menyayangkan masih adanya wilayah yang hanya menikmati listrik mulai pukul 20.00 hingga 06.00.
“Ini kan seperti tikus mati di lumbung sendiri. Bicara renewable energy boleh, itu kewajiban kita. Tapi harus konkret, harus ada detail teknis dari Bappenas sebagai perencanaan jangka menengah dan panjang,” jelasnya.
Didik juga menegaskan bahwa transformasi energi baru terbarukan harus dibarengi roadmap yang jelas dan implementatif, bukan sekadar wacana.
Anggota dari dapil Jateng V juga menekankan, pentingnya mekanisme transfer ke daerah yang adil, terutama bagi wilayah yang memiliki kontribusi pendapatan tinggi.
“Kalau memang ditarik pusat, jangan sampai mengurangi hak daerah untuk membangun. Apalagi kalau wilayah itu punya pendapatan dari tambang dan galian,” ujarnya.
Didik meminta pemerintah lebih cermat dalam menyusun rumusan transfer fiskal agar tidak merugikan daerah, terutama daerah kaya sumber daya namun masih memiliki banyak wilayah tertinggal.
