Komisi V DPR RI menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang dinilai belum optimal dalam perencanaan maupun pemanfaatannya. Beberapa fasilitas umum terpantau mangkrak, seperti rest area “Tanean Lanjeng” yang berdiri di atas lahan sekitar 14 hektar di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM), serta Terminal Tipe A Bangkalan yang hingga kini belum tersentuh oleh masyarakat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Bangkalan masih belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk mencari solusi bersama.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran dari Bangkalan jelas tidak mungkin, karena APBD kita sangat terbatas. Belanja pegawai saja sudah tinggi, mencapai 2,3 hingga 6,5 persen. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi, gotong royong antara legislatif pusat maupun provinsi yang memiliki kewenangan anggaran, sehingga persoalan ini dapat diatasi secara bersama,” ujar Syafiuddin kepada koranmerdeka.co usai melakukan Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V ke Kabupaten Bangkalan, Kamis (25/9/2025).
Ia juga menyinggung soal aset infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti terminal dan rest area. Menurutnya, penyelesaiannya memang membutuhkan waktu karena harus melalui proses administrasi di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Namun, Syafiuddin mengingatkan agar perencanaan ke depan tidak lagi menimbulkan infrastruktur terbengkalai.
“Terminal Tipe A itu anggarannya tidak kecil, lebih dari Rp30 miliar. Kalau digunakan untuk membangun jalan, mungkin hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Maka ke depan, perencanaan harus benar-benar matang dan berbasis kebutuhan masyarakat, agar tidak ada lagi pembangunan yang berhenti tanpa manfaat,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Komisi V berharap, dengan adanya kolaborasi lintas pemerintah, fasilitas umum di Bangkalan bisa segera difungsikan sesuai peruntukannya. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat, sekaligus memastikan setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara tepat sasaran.
