Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengapresiasi pengelolaan anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hal ini disampaikan selaras dengan pencapaian Kemnaker memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari hasil audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia.
“Dari hasil audit BPK, kinerja secara akuntansi, kementerian mendapatkan predikat WTP. Sejauh ini sepengetahuan Komisi IX DPR RI sudah sesuai prosedur yang ada,” ungkap Putih kepada koranmerdeka.co usai Rapat Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR RI di ruang rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Lebih lanjut secara spesifik terkait BSU, kendati telah memiliki kinerja baik dari segi pelaporan keuangan kementerian, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menggarisbawahi tantangan seputar pendataan tenaga kerja penerima BSU.
“Selama ini di dalam kunjungan kerja dan laporan dari Dinas Tenaga Kerja di daerah, yang menjadi tantangan adalah pendataan tenaga kerja dan realita di lapangan kurang sesuai. Sehingga masih ada keluhan dari temen-temen pekerja yang belum terdata di dinas maupun BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak mendapatkan haknya,” tuturnya.
Sebagai penutup, Politisi daerah pemilihan Jawa Barat VII ini turut menekankan pada tantangan terkait ketertiban administrasi pendataan.
