Anggota Komisi I DPR RI, Slamet Ariyadi, menyoroti penanganan masalah Blank Spot atau wilayah tanpa sinyal telekomunikasi di berbagai daerah di Indonesia. Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi RI) agar lebih selektif dan tepat sasaran dalam penempatan Base Transceiver Station (BTS).
Tak hanya itu, Slamet juga menegaskan bahwa pemasangan BTS tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah terdampak. Menurutnya, penempatan BTS harus mengacu pada data akurat tentang zona yang benar-benar mengalami kekosongan sinyal (blank spot).
“Kami berharap Komdigi RI berkaitan dengan titik-titik lokasi Blank Spot agar tidak, hanya asal menempatkan berkaitan dengan penempatan BTS. Tetapi kita berharap, Komdigi betul-betul sesuai dengan titik wilayah yang membutuhkan, dan disesuaikan dengan titik zona yang memang sesuai dengan area untuk penempatan BTS tersebut. Sehingga, kita berharap titik-titik zona untuk Blank Spot seperti ini, di data dan betul-betul ada program prioritas,” kata Slamet Ariyadi kepada koranmerdeka.co usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (2/5/2025).
Politisi dari PAN ini juga menekankan pentingnya adanya skala prioritas dalam program pembangunan infrastruktur digital tersebut, terutama di daerah-daerah dengan kebutuhan mendesak. Sebagai contoh, Slamet menyebutkan daerah pemilihannya di Provinsi Jawa Timur, khususnya Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten, masih memiliki sejumlah titik blank spot yang perlu segera ditangani.
“Dimana wilayah yang perlu diprioritaskan, mana yang perlu menjadi tahap-tahap untuk, misalkan di provinsi NTB, disini ada beberapa titik, dan disinilah menjadi konsep utama. Misalkan juga, di Daerah Pemilihan (Dapil) kami, di wilayah provinsi Jawa Timur, kota Madura, itu ada 4 Kabupaten, dimana yang menjadi prioritas, sehingga ada skala prioritas, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang kategori Blank Spot,” lanjutnya.
Kendati Demikian, Legislator Dapil Jawa Timur ini mendorong agar Komdigi RI menyusun program prioritas berbasis data lapangan, serta memastikan bahwa wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan menjadi fokus utama pembangunan BTS. Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan konektivitas digital dan mendukung pemerataan akses informasi di seluruh penjuru tanah air.
“Dengan BTS ini, tentunya pasti ada daerah yang belum terjangkau. Makanya, kami nanti meminta kepada Kementerian Komdigi ingin mengetahui secara detail, daerah dan dimana saja yang belum tersebar, dan titik-titik Blank Spot dimana saja. Sehingga, disitulah menjadi lokus utama untuk menjadi projek utama untuk Kementerian Komdigi memberikan bantuan BTS kepada masyarakat,” pungkasnya.
