Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara, dalam rangka meninjau persiapan penyelenggaraan Haji 2025. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan dalam Kunker tersebut terungkap dalam bimbingan manasik haji masih mengalami kendala terkait anggaran untuk pelaksanaannya.
“Bimbingan manasik haji perlu diatur kembali, perlu penyesuaian pencairan anggaran berdasarkan tahun berjalan. Di tingkat kecamatan baru bisa di laksanakan setelah hari raya Idulfitri, sementara keberangkatan kloter haji pertama di jadwalkan berangkat awal Mei, tentu hanya tersisa sedikit waktu pelaksanaan bimbingan ibadah haji. Sehingga, harus disikapi agar pelaksanaan bimbingan berjalan efektif,” ujarnya kepada koranmerdeka.co, di Medan Menurutnya, Sumatera Utara, Kamis (27/3/2025).
Ia pun berharap agar pelaksanaan manasik haji agar tidak setelah lebaran tetapi sebelum. “kalaupun tidak ada anggaran cara mengatasinya seperti apa, perlu ada cara mengatasinya,” jelas Wakil Rakyat dari Dapil Sumut II ini.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bimbingan manasik haji perlu di lakukan secara tepat dan berkualitas terutama calon – calon jemaah haji dari daerah yang belum memahami mekanisme nya
“Bimbingan ini perlu dilakukan dengan tepat dan berkualitas, banyak nanti calon – calon jemaah haji dari daerah yang mereka belum memahami mekanisme dan rangkaian perjalanan nya, apalagi dengan adanya rencana skema Murur dan Tanazul. Kami berharap calon jemaah haji bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar,” pungkasnya.
