Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!September 15, 2026
RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian, Buka Ruang Evaluasi UU secara BerkalaSeptember 15, 2026
BK DPR Gandeng Akademisi Internasional Bahas Integrasi Sejarah dalam Kebijakan DPR Oktober 3, 2025 Badan Keahlian (BK) DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘History for the Future: How to Integrate History Perspective to Forward…