Penulis: Redaksi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pihaknya segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggota Polri aktif yang harus mundur atau pensiun dini jika ingin duduk di jabatan sipil. Dasco juga tengah mempelajari putusan tersebut. “Saya baru mau pelajari, kebetulan ada Wakil Menteri Hukum. Jadi, secara jelasnya di pertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Dasco mengaku baru memahami dari putusan MK itu adalah Polri hanya boleh menempatkan personel di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas-tugas kepolisian. “Kalau saya tidak salah, begitu,” kata Dasco. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menuturkan tugas-tugas…

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebutuhan mendesak agar sistem hukum pidana di Indonesia dapat lebih responsif terhadap perkembangan sosial, politik, teknologi, dan hukum yang terjadi dalam empat dekade terakhir. Hal ini disampaikan Soedeson saat membacakan pendapat mini Fraksi Golkar dalam Rapat Kerja TK I RUU Tentang KUHAP di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah berlaku selama 43 tahun dan berperan penting sebagai landasan sistem peradilan pidana kita. Namun, dalam perjalanannya, banyak ditemukan kekurangan baik secara substansial…

Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 sekaligus peningkatan kualitas pelayanan haji di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Kemenag Kanwil Kepri dan wali kota/kepala otorita batam, Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Kamis (13/11/2025). Marwan menilai, hingga kini belum ada langkah instruktif yang jelas dari pihak terkait dalam memastikan kesiapan keberangkatan jemaah. Sementara waktu persiapan semakin sempit menjelang akhir tahun.  “Percepatan untuk memastikan jamaah berangkat butuh dorongan yang kuat dari kita karena melihat laporan tadi itu belum ada instruksi,”…

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan pentingnya pengakuan sektor tembakau sebagai komoditas strategis nasional yang layak menerima subsidi pupuk. Menurutnya, tembakau telah memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, maupun penggerak ekonomi daerah. “Dengan kontribusi fiskal yang besar, daya serap tenaga kerja yang luas, serta peran strategis dalam menjaga ekonomi pedesaan, tembakau tidak hanya penting bagi petani, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, menetapkannya sebagai penerima subsidi pupuk bukan langkah populis, melainkan kebijakan yang rasional dan berkeadilan,” ujar Nasim Khan dalam rilis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (14/11/2025).…

Komisi XI DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) menyepakati Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2026, yang mencakup Anggaran Tahunan Bank Indonesia Operasional (ATBI) dan Penggunaan Cadangan Tujuan Bank Indonesia (PCTBI). Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Gubernur BI yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan penting, termasuk penetapan asumsi makro ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan ATBI 2026. Komisi XI dan BI menyepakati proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen (year on year), inflasi 2,62…

Komisi III DPR RI melanjutkan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bersama pemerintah di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej. Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI bersama pemerintah akan mendalami 29 klaster masalah yang telah dihimpun dari berbagai masukan publik selama empat bulan terakhir. “Setelah melaksanakan RDPU dengan 93 pihak, baik perorangan maupun lembaga, serta kunjungan kerja ke berbagai daerah, kami mencatat sedikitnya ada 29 klaster masalah yang perlu dibahas kembali dalam rapat…

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kepolisian Resor (Polres) Indramayu, Jawa Barat, dalam rangka sosialisasikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi anggota DPR RI, Rabu (12/11/2025). Sosialisasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara MKD dan kepolisian sekaligus mencegah penyalahgunaan pelat khusus tersebut oleh pihak yang tidak berhak. Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menjelaskan, sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada jajaran kepolisian mengenai ciri dan ketentuan penggunaan TNKB khusus DPR RI.  “Kami ingin menjalin kerja sama yang baik dengan kepolisian agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. TNKB DPR ini ada dasar hukumnya, tapi penggunaannya…

Komisi IV DPR RI menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan di Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait regulasi dan pembagian kewenangan daerah. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan bahwa persoalan bagi hasil sektor perikanan dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan bersama kementerian terkait. Hal itu disampaikan saat mengikuti kunjungan kerja Tim Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pangan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto ke Balai Benih Ikan (BBI) Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (11/11/2025). “Daerah seharusnya memperoleh…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendorong Kementerian Hukum (Kemenkum), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), untuk segera merealisasikan pembangunan dan perbaikan sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Provinsi Riau. Langkah ini dinilai mendesak guna mengatasi persoalan overkapasitas yang telah berlangsung lama. “Kalau di Riau, memang Kanwil Ditjen Pemasyarakatannya dengan UPT-UPT-nya sudah sejak lama mengalami masalah overkapasitas. Tapi penanganannya cukup bagus, seperti Lapas Bagansiapiapi yang kapasitasnya 98 tapi dihuni 1.200 orang, tetap bisa dikelola dengan tenang,” ujar Mafirion saat diwawancarai koranmerdeka.co usai Komisi XIII meninjau Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, hari Rabu (12/11/2025). Ia menjelaskan, Komisi XIII…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan bahwa proses pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan difokuskan pada aparatur muda yang memiliki kesiapan tinggi untuk beradaptasi di lingkungan kerja baru. Menurutnya, ASN muda menjadi kunci dalam membangun kultur birokrasi baru di ibu kota negara masa depan. “Kalau dilihat, wajah-wajah ASN yang siap pindah ke IKN ini banyak yang muda. Mereka relatif lebih siap karena belum banyak tanggungan keluarga. Jadi lebih fleksibel untuk menjadi bagian dari OIKN,” ujar Dede Yusuf kepada koranmerdeka.co usai meninjau fasilitas hunian ASN di Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (11/11/2025). Dede menjelaskan bahwa hingga 2028,…