Penulis: Redaksi

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat dukungan pusat terhadap pembangunan wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara ke Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa Sambas memiliki posisi strategis sebagai “etalase” Indonesia di kawasan perbatasan. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut menjadi prioritas. “Kami datang dengan niat baik untuk mengetahui kondisi lapangan di daerah perbatasan. Sambas adalah garda terdepan negara, dan karena itu harus mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah…

Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di sekitar PLTU Bengkulu. Hal tersebut disampaikan setelah Komisi XII menerima sejumlah aduan masyarakat yang berbeda dengan data resmi yang dilaporkan pihak perusahaan. Menurut Jalal, perusahaan telah memaparkan ketaatan mereka terhadap pengelolaan lingkungan, termasuk pengukuran baku mutu udara yang dilakukan di lima titik pemantauan. Namun, informasi dari masyarakat dan pemberitaan media menunjukkan adanya indikasi pencemaran yang melebihi ambang batas. “Meskipun perusahaan menjelaskan kepatuhan mereka, informasi yang diadukan masyarakat justru berbeda. Karena itu kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meneliti lebih lanjut…

Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Korem 162 Wira Bhakti atas pelaksanaan tugas pokok TNI, baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai Korem telah berperan aktif menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung program-program pemerintah di daerah. “Korem 162 Wira Bhakti telah menunjukkan kinerja yang konsisten, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, dan inisiatif-inisiatif strategis lainnya. Ini sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” ujar Dave dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co di Mataram, Rabu (26/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Dave juga…

Anggota Komisi VII DPR RI, Banyu Biru Djarot menegaskan bahwa peningkatan daya saing industri nasional tidak hanya bergantung pada penyediaan bahan baku mentah semata, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi penggerak utama roda industri. “Bicara tentang bahan baku, bahan baku manusia untuk bekerja itu knowledge namanya. Ketika itu ter-upgrade, maka manusia itu memiliki daya tawar, daya saing,” ujar Banyu Biru saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke kawasan industri MM2100 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (26/11/2025). Menurutnya, SDM Indonesia tidak boleh hanya unggul dalam jumlah, tetapi juga harus bisa…

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menjadi “wasit” untuk putuskan berbagai permasalahan persaingan usaha. Sehingga lembaga tersebut bisa memutuskan mana persaingan usaha yang tidak sehat mana yang sehat. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto usai pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI ke Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kunspek yang mengundang KPPU itu dilakukan untuk menyerap masukkan dalam penyusunan RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat “Intinya KPPU dibuat revisi perbaikan ini supaya dia bisa menjadi wasit bagi mereka yang…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menegaskan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat pengawasan demi menekan potensi penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing (WNA) selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Menurutnya, momentum liburan akhir tahun kerap diikuti lonjakan signifikan kedatangan wisatawan mancanegara, sehingga risiko overstay, penyalahgunaan izin tinggal (PISA), hingga pelanggaran administrasi keimigrasian harus diantisipasi secara serius. “Komisi XIII akan selalu mengawasi dan mendorong bagaimana kinerja Ditjen Imigrasi terkait izin tinggal warga negara asing selama musim liburan Natal dan Tahun Baru. Kita berharap Ditjen Imigrasi bisa mendisiplinkan petugas-petugasnya supaya tidak main-main dalam persoalan ini,” ujar Sugiat saat ditemui…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya membangun fondasi yang kokoh dan kerangka hukum yang jelas sebelum pembahasan memasuki tahap substansi. Ia menilai bahwa selama ini pengaturan berbagai komoditas strategis, mulai dari sawit hingga tebu, belum memiliki pola yang terintegrasi sehingga belum mampu memberikan arah yang pasti dalam tata kelola nasional. “Kumpul sama kumpulan sawit, kumpulan tebu, kumpulan apa, kita belum ketemu arah. Lebih bagus kita mulai dari awal lagi. Sekarang ini kita membentuk pondasinya. Jadi bagaimana menyusun sebuah pola integrated system, tapi kemudian yang berkepastian hukum,” ujarnya dalam Rapat Kerja…

Di tengah sisa-sisa debu vulkanik yang masih mengendap di beberapa sudut Kabupaten Lumajang, harapan perlahan kembali ditata. Rombongan Tim Pengawasan (Timwas) Penanganan Bencana DPR RI datang langsung ke Pendapa Arya Wiraraja, membawa mandat untuk memastikan pemulihan pascaerupsi Gunung Semeru berjalan sesuai harapan masyarakat. Ketua Harian Timwas Bencana DPR RI, M. Husni, tampak serius mendengarkan paparan demi paparan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bagi Husni, kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk tanggung jawab DPR dalam mengawal penanganan bencana secara menyeluruh. “Semua informasi yang kami terima akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme. Tujuan kami memastikan…

Sejumlah persoalan krusial terungkap dalam evaluasi Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI di Sumatera Utara. Masalah utama meliputi ketidaktepatan e-RDKK, rendahnya serapan pupuk, hingga harga pupuk subsidi yang masih jauh di atas HET. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang diproyeksikan mencapai 9,5 juta ton per tahun. Ketua Panja, Panggah Susanto, menilai bahwa permasalahan data merupakan sumber terbesar ketidaktepatan penyaluran. Ia menegaskan bahwa RDKK harus dibenahi secara konsisten sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Anggota Panja, Sonny T. Danaparamita, menyoroti rendahnya serapan pupuk meskipun harga sudah diturunkan 20 persen. Ia menjelaskan bahwa serapan per September baru…

Realisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan berupa 20kg beras kualitas medium dan 4 liter minyak goreng kemasan periode Oktober dan November, baru mencapai angka 4,54 persen per tanggal 24 November 2025. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Bakarantin), di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 dan rencana program dan kegiatan tahun 2026 “Jika laporan penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini nyaris tak dikerjakan.…