Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengapresiasi langkah cepat Kementerian Agama dalam membayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kebijakan tersebut dinilai sebagai respons atas dorongan DPR agar hak kesejahteraan pendidik dipenuhi tepat waktu. Menurut Abidin, pencairan TPG sebelum Idulfitri menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan guru madrasah, sekaligus menjawab berbagai keluhan terkait keterlambatan pembayaran pada periode sebelumnya. “Pembayaran tepat waktu sebelum Idulfitri menunjukkan responsivitas Kemenag terhadap aspirasi DPR dan para guru madrasah yang selama ini bergantung pada honor yang relatif rendah,” ujar Abidin dalam keterangan tertulis yang  diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Selasa…

Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan kekecewaan mendalam atas polemik pengumuman penerimaan mahasiswa baru jalur Talent Scouting Universitas Indonesia (UI) yang menuai protes publik. Permasalahan muncul setelah pengumuman hasil seleksi yang dirilis pada Selasa (17/3/2026) pukul 21.30 WIB mengalami perubahan dalam waktu singkat. Sejumlah calon mahasiswa yang semula dinyatakan lolos, secara tiba-tiba berubah status menjadi tidak diterima. “Ini sangat mengecewakan dan merugikan calon mahasiswa. Banyak dari mereka sudah menerima ucapan selamat karena dinyatakan lolos, tetapi kemudian statusnya berubah. Hal ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan kecil,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (18/3/2026). Ia menegaskan…

Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, merespons wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik Timur Tengah. Menurutnya, wacana pemotongan gaji pejabat negara yang dikaji oleh Presiden Prabowo Subianto patut dipandang sebagai sinyal moral bahwa dalam situasi global yang tidak menentu, para pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat. “Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali Ahmad dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa (17/3/2026). Ia menjelaskan bahwa pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR…

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah membuat desain kebijakan work from home (WFH) secara jelas dan terukur jika nantinya diterapkan. Bey menegaskan hal tersebut menanggapi usulan berbagai pihak agar ASN bekerja dari rumah atau WFH sebagai upaya efisiensi BBM di tengah potensi dampak ekonomi akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah. Salah satunya dari usulan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. “Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur,” kata Bey, Senin (16/3/2026). “Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam…

Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mengingatkan pemerintah bahwa janji pemberian status Aparatur Sipil Negara (ASN) 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi memicu kegaduhan. Bahkan, tegasnya, pemberian status ASN tersebut akan melukai perasaan jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun di berbagai pelosok negeri. Sonny menegaskan bahwa aspek keadilan sosial harus menjadi panglima dalam setiap kebijakan rekrutmen. Ia mencermati adanya ketimpangan jika rekrutmen baru langsung diberikan “karpet merah” menuju status ASN. “Kita harus bicara jujur tentang rasa keadilan. Bagaimana perasaan guru-guru honorer di sekolah terpencil, perawat dan bidan desa yang bertaruh…

Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 secara lebih proporsional, khususnya terkait ketentuan mengenai hak keuangan atau pensiun pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Permintaan itu disampaikan MK dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno di Jakarta, Senin (16/3/2026). Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung mengungkapkan bahwa Baleg DPR RI akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Martin menjelaskan bahwa DPR RI tengah mempelajari secara utuh putusan MK yang prinsipnya meminta aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 disesuaikan dengan kondisi terkini. “Sekilas…

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap anak-anak disabilitas dan keluarga mereka dalam momentum bulan suci Ramadan. Pesan tersebut disampaikan saat kunjungan dan silaturahmi bersama keluarga penyandang disabilitas di Kecamatan Panggul, Trenggalek, Minggu (15/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, di hadapan para orang tua dan anak-anak disabilitas, legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu menegaskan bahwa setiap manusia memiliki keistimewaan masing-masing. Menurutnya, kesempurnaan tidak selalu diukur dari kondisi fisik, tetapi dari ketulusan hati dan semangat hidup. “Adik-adik di sini bukan ‘kurang’, tetapi hanya berbeda dengan cara yang luar biasa. Setiap manusia diciptakan membawa cahayanya masing-masing,”…

Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus menanggapi kasus penyiraman air keras terhadap pejuang hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus yang juga merupakan pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai peristiwa tersebut merupakan masalah serius yang tidak dapat dianggap sebagai tindak kriminal biasa.  Ia meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut secara cepat, transparan, dan profesional. “Peristiwa ini adalah masalah serius. Kami meminta Polri segera mengungkap pelaku, termasuk pihak yang merencanakan maupun aktor intelektual di balik kejadian ini,” tegas Habiburokhman dalam Konferensi Pers Komisi III DPR…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta wacana pembatasan kuota mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) dikaji ulang secara komprehensif. Pembatasan diharapkan pembatasan jangan sampai menciptakan eksklusivitas baru di PTN. “Kami memandang bahwa rencana pembatasan kuota mahasiswa baru di PTN sebagai langkah yang perlu dikaji ulang secara komprehensif. Pembatasan harus tetap mengedepankan daya tampung yang adil,” kata Lalu dalam rilis yang diterima koranmerdeka.co, Senin, (16/3/2026). Legislator dari Fraksi PKB ini menekankan kebijakan tersebut juga harus tetap berpijak pada prinsip pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Terutama, bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dan…

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta pemerintah memperbanyak program pasar murah untuk menekan kenaikan harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia menilai ketersediaan pangan nasional, khususnya sembilan komoditas strategis, masih dalam kondisi aman hingga periode setelah Lebaran.  Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tetap mewaspadai potensi lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat. “Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional sampai Minggu (15/3) pagi, harga daging sapi kualitas I di tingkat pedagang eceran nasional melebihi HAP dan mencapai Rp146.600 per kilogram,” kata Rajiv dikutip koranmerdeka.co, Senin (16/3/2026). Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, harga…