Penulis: Redaksi

Tanggal 22 Desember selalu mengingatkan pada sosok ibu—pada tangan yang merawat, suara yang menenangkan, dan perhatian yang sering kali bekerja dalam diam. Namun di Indonesia, Hari Ibu menyimpan makna yang lebih luas dari sekadar perayaan keluarga. Ia lahir dari kesadaran kolektif perempuan untuk ikut menentukan arah kehidupan bangsa. Sejarah mencatat, hampir satu abad lalu, perempuan-perempuan Indonesia berkumpul dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada Desember 1928. Dari ruang sederhana di Yogyakarta, mereka menyuarakan tekad: perempuan tidak lagi berada di pinggir sejarah. Semangat itulah yang kembali diangkat Ketua DPR RI Puan Maharani dalam peringatan Hari Ibu 2025. Baginya, perjuangan perempuan hari ini…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pada momentum peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember. Puan menegaskan bahwa Hari Ibu di Indonesia memiliki makna historis yang khas karena berakar dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 22–25 Desember 1928. “Hari Ibu yang kita peringati di Indonesia merupakan perayaan kebangkitan pergerakan perempuan Indonesia,” ujar Puan dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (22/12/2025). Menurut Puan, warisan sejarah tersebut menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar penonton dalam pembangunan, melainkan pelaku aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/12/2025). Dipimpin oleh Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, ia menegaskan momentum ini tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus dimaknai sebagai refleksi penguatan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa, termasuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI. “Peringatan Hari Ibu bukan hanya tentang mengenang jasa ibu dalam keluarga, tetapi juga tentang mengakui dan memperkuat kontribusi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kerja-kerja kelembagaan dan pelayanan publik di DPR RI,” ujar Suprihartini saat menyampaikan pidato dihadapan seluruh pegawai parlemen. Lebih lanjut,…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai Indonesia telah gagal membangun industrialisasi yang kuat dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Kunjungan Kerja Baleg DPR RI tentang revisi Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Kantor Kadin Jawa Timur, Kota Surabaya, Jumat (19/12/2025). Menurut Deddy, kegagalan industrialisasi tercermin dari rendahnya minat investor global untuk menanamkan modal di Indonesia. Ia mengaku pernah bertemu sejumlah fund manager internasional saat gejolak ekonomi di Hong Kong, di mana terdapat peluang dana ratusan triliun rupiah yang siap dialihkan ke negara lain, termasuk Indonesia. Namun tawaran tersebut ditolak. “Ada uang ratusan triliun dari Hong…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) harus tetap bersikap independen dan tidak bergantung kepada pemerintah. Menurutnya, independensi Kadin merupakan hal mendasar agar organisasi tersebut dapat berperan optimal dalam mendukung dunia usaha dan perekonomian nasional. “Memang, Kadin itu juga harus independen supaya tidak bergantung kepada pemerintah. Kalau mereka menjadi bagian dari pemerintah, akan sulit nantinya dan ini justru akan merugikan diri sendiri,” kata Sturman Panjaitan kepada koranmerdeka.co usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kantor Kadin Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (19/12/2025). Legislator Dapil Kepulauan Riau…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan tahapan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) dalam rangka penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Kali ini, Baleg DPR RI menyerap aspirasi dengan berkunjung langsung ke Kantor Kadin Jawa Timur. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, mengatakan revisi UU Kadin menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini mengingat regulasi tersebut telah berusia 38 tahun dan perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian, dunia usaha, serta dinamika bisnis nasional dan global. “Kita menyelesaikan satu tahapan Meaningful Participation untuk merevisi Undang-Undang tentang Kadin. Undang-undang ini sudah berusia 38 tahun, tentu perlu direvisi agar relevan dengan…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, melaksanakan Kegiatan Reses Masa Sidang II dengan menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Kegiatan reses ini menjadi sarana komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan di lingkungan sekitar. Acara berlangsung tertib dan penuh keakraban dengan dihadiri oleh beragam unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran Polsek dan Koramil, pengurus RT/RW, hingga relawan dan warga setempat. Dalam sambutannya, Adang Daradjatun menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan mengawal aspirasi warga, khususnya yang berkaitan dengan isu hukum, keamanan,…

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung, mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan tambahan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara,  dan Sumatra Barat). Kebijakan tersebut berupa penghapusan kredit bagi debitur yang masuk dalam kategori korban yang sangat parah. Menurut Martin, kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi KUR untuk perpanjangan tenor atau penjadwalan sangat baik. Namun pada kenyataannya dampak bencana terhadap masyarakat, khususnya para debitur tidak sama. Bahkan ada yang mengalami kehilangan sumber usaha mereka yang menjadi agunan saat pengajuan KUR. Misalnya, usaha pertanian, di mana sawah dan ladang hilang tertimbun material…

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggratiskan pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat penyintas bencana Sumatra. Indrajaya menegaskan, seluruh pelayanan pertanahan bagi penyintas bencana harus digratiskan dan dipermudah, termasuk penerbitan sertifikat pengganti bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat bencana. “Bagi korban banjir yang rumahnya rusak dan sertifikatnya hilang atau rusak, negara harus hadir. Pengurusan sertifikat baru harus dibantu dan digratiskan. Jangan menunggu masyarakat mengurus sendiri, kalau bisa petugas ATR/BPN datang langsung ke rumah-rumah korban,” kata Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Dokumen tanah yang rusak dan…

Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda dalam situasi darurat pascabencana. Irmawan menilai krisis air bersih menjadi persoalan serius karena banyak sumber air warga rusak atau tercemar akibat banjir dan longsor. Sejumlah sumur warga tertimbun lumpur, tercemar limbah, bahkan rusak akibat pergerakan tanah. “Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat pascabencana. Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar, namun justru setelah bencana air menjadi barang langka. Banyak sumur warga tidak lagi bisa…