Penulis: Redaksi

Komisi VII DPR RI terus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam upaya memastikan regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata nasional, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar, asosiasi, serta pelaku industri pariwisata. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan bahwa pembaruan regulasi di sektor pariwisata sangat penting agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi perubahan pola perjalanan wisatawan, digitalisasi industri, serta tuntutan keberlanjutan lingkungan. “Kami berkomitmen untuk membuka ruang dialog yang luas agar peraturan yang…

Komisi II DPR RI melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI guna meningkatkan efektivitas lembaga tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, mengungkapkan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari tugas DPR dalam mengawasi mitra kerjanya. “Salah satu fungsi kami adalah mengevaluasi seluruh mitra kerja kami di Komisi II DPR, salah satunya DKPP. Kemarin sudah kami lakukan rapat tertutup. Dan hari ini kami coba menjelaskan isi evaluasi tersebut, yang intinya agar kinerja DKPP lebih ditingkatkan,” ujar Bahtra dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Bahtra menjelaskan bahwa pihaknya menerima banyak aduan dari daerah terkait…

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU mengenai Perubahan UU Kitab Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) sebagai RUU Inisiatif DPR. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Adies saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Dalam kesempatan itu, Adies menjelaskan Pimpinan DPR sebelumnya menerima surat dari pimpinan Komisi III yang meminta RUU KUHAP untuk diajukan sebagai Usul Inisiatif DPR sehingga dapat didisahkan pada hari ini. Adies pun meminta persetujuan dari para anggota dewan yang hadir. “Sekarang kami menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui,” tanya Adies di Gedung Nusantara II DPR…

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Haris menyampaikan pandangan mini fraksinya terkait perubahan keempat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Anggota Panja RUU Minerba tersebut mengatakan penerimaan manfaat tambang diberikan untuk perguruan tinggi berguna untuk mendorong riset dan inovasi. Begitu juga dengan izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan yang dianggap mampu mendorong kemandirian ekonomi. “Fraksi PKS menilai peluang kemitraan dalam pengelolaan pertambangan bagi perguruan tinggi memperkuat riset dan inovasi, serta meningkatkan kualitas lulusan yang siap kerja di sektor energi dan sumber daya alam,” kata Haris dalam penyampaian mini fraksi dalam rapat pleno pengambilan…

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 secara resmi menyetujui hasil pembahasan terkait persetujuan penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono yang didaulat mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa hal ini sesuai dengan Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/2573/M/XII/2024 yang diterbitkan pada 27 Desember 2024. Surat tersebut berisi tentang persetujuan penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dijelaskannya juga, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, persetujuan…

Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan orientasi bagi Tenaga Ahli Anggota (TA) dan Tenaga Ahli Fraksi (SAA) untuk periode 2024-2029 di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan mekanisme kerja di DPR serta membangun sinergi antara tenaga ahli dengan sistem pendukung di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Administrasi (SDMA) Sekretariat Jenderal DPR RI, Djaka Dwi Winarko, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran TA dan SAA dalam mendukung tugas anggota DPR. Menurutnya, tenaga ahli memiliki posisi strategis dalam proses legislasi, pengawasan, dan penyusunan kebijakan di parlemen. “Orientasi ini bukan…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan harus membawa manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Hal ini Ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar, Novita, menyoroti sejumlah aspek krusial, termasuk alokasi anggaran, pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan konektivitas transportasi. “Regulasi kepariwisataan yang sedang dibahas harus memberikan solusi konkret bagi pengembangan sektor ini secara menyeluruh, misalnya pengalokasian anggaran kepariwisataan dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah. Perlu ada kejelasan dalam pendanaan agar program yang direncanakan tidak sekadar menjadi wacana,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, Senin (17/2/2025).   Lebih lanjut, legislator…

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) beralih menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Lembaga ini nantinya juga akan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan Dana Perkebunan, yang berasal dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Dana tersebut di antaranya digunakan untuk peremajaan perkebunan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong BPDP untuk melaksanakan program peremajaan lahan kakao dan kelapa guna meningkatkan produktivitas. “Saat ini, kita memang masuk dalam jajaran 4 besar produsen kakao terbesar di dunia, dan sekaligus menjadi penghasil kakao terbesar di kawasan Asia. Tapi, menurut BPS, produksi kakao kita…

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi menerima kunjungan Sekretariat dan Ketua DPRD Kota Yogyakarta beserta wartawan media Kota Yogyakarta. Menurut Indra, kunjungan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus momentum saling belajar antarkedua lembaga. “Mereka datang ke sini untuk mempelajari praktik kerja Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI, termasuk bagaimana kami menyampaikan informasi kinerja anggota dewan kepada masyarakat. Ini penting bagi DPRD Yogyakarta untuk diadaptasi sesuai konteks lokal,” ujar Indra kepada koranmerdeka.co usai pertemuan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Lebih lanjut, Indra menekankan bahwa kolaborasi antara DPR RI dan DPRD daerah, termasuk dengan Kota Yogyakarta, harus terus dikembangkan. “Kami juga terbuka…

Anggota Komisi XII DPR RI, Moreno Soeprapto, berharap pengembangan Industri EV (Electric Vehicle) di Indonesia tidak sekadar mengikuti tren global saja, khususnya pengembangan baterai kendaraan listrik. Tetapi, juga mampu dimaksimalkan untuk mendorong kemajuan nasional seperti listrik rumah tangga dan sekolah. Pasalnya, jika hanya fokus pada kendaraan listrik, maka dikhawatirkan Indonesia hanya akan menjadi pengikut, alias akan tertinggal dengan negara lain. Hal itu disampaikan Moreno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII dengan Dirut IBC, PLN, ANTAM dan Pertamina di ruang rapat Komisi XII, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). “Dalam paparan saya lihat hanya bicara tentang otomotif untuk industri Baterai…