Penulis: Redaksi

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 orang kepala daerah beserta para wakil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2025). Adapun 503 kepala daerah di antaranya akan mengikuti rangkaian retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang juga akan dimulai hari ini. 503 peserta tersebut terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang telah terpilih dalam Pilkada 2024. Retret kepala daerah direncanakan akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025. Meskipun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa retret kepala daerah ini bagian dari pemborosan anggaran. Di mana kegiatan itu bertentangan dengan Instruksi Presiden 1/2025 mengenai efisiensi…

Anggota Komisi VII DPR Rycko Menoza memastikan bahwa, seluruh karyawan di TVRI dan RRI Medan tidak ada yang di PHK dan terkena pemotongan Gaji akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Hal tersebut telah menjadi komitmen Komisi VII DPR untuk menjamin seluruh pegawai tidak ada yang terkena dampak. “Jadi ini menjadi komitmen kita untuk bagaimana mengecek langsung ke lapangan, termasuk tadi kita langsung meng cross-check kepada tenaga honor yang ada di tempat, baik itu pegawai RRI, TVRI maupun Antara,” kata Rycko usai mengikuti Tim Kunspek Komisi VII DPR Rapat Kerja dengan TVRI, RRI dan Antara di Medan, Sumut, Rabu (19/2). “Kita juga interaktif…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Harris Turino mendukung pemberantasan perjudian di Indonesia, utamanya judi online (judol). Ia menilai, maraknya judol di masyarakat semakin meresahkan. “Yang online ini sangat menyengsarakan lapisan masyarakat yang paling bawah, sehingga kita berangkat dari titik pijak itu, bahwa judi dilarang di republik ini,” kata Harris Turino dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Jaringan Aliansi Kemanusiaan Indonesia (JAKI) yang membahas mengenai judi online, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Sementara itu, Ketua BAM Netty Prasetiyani menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan kajian dan telaahan dari apa yang disampaikan oleh JAKI mengenai judol, disertai dengan data-data…

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Komisi II DPR RI melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Khususnya terhadap kondisi keuangan daerah pasca keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (19/02/2025). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima selaku ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI mendorong pemerintah DIY untuk tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sesuai dengan mandat dalam UU 23 Tahun 2014, yang menjadi tanggung jawab daerah yang berdampak langsung…

Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Pontianak, Kalimantan Barat, Deasy Indriani mengatakan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP TVRI Kalbar naik dua kali lipat dari anggaran yang ditetapkan. “Tahun 2024 LPP TVRI Kalbar mengalami peningkatan PNBP dari anggara sebesar 790.380.000 terealisasi sebesar Rp 2.135.927.200, naik dua kali lipat,” jelas Deasy Indriani saat memaparkan kinerja LPP TVRI Kalbar kepada Komisi VII DPR RI di Kalbar, Rabu (19/02/2025). Capaian ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim yang mengatakan ini merupakan capaian yang bagus. “Ya, ada banyak prestasi yang telah tercapai. Seperti…

Tim Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pekanbaru, Riau dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait Evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HPL) sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ketua Tim Komisi II Sahidin menjelaskan Kunsfik ini menitikberatkan perhatian pada beberapa permasalahan. “Pertama, jumlah total semua luas Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HPL) di Provinsi Riau baik yang dikuasai oleh Negara (BUMN/BUMD) dan Korporasi/Swasta maupun Perorangan,” jelas Sahidin saat memberikan sambutan dalam pertemuan di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Riau, Rabu (19/2/2025). Kedua, total…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Magetan, Abdul Kharis Almasyhari, menilai bahwa beras lokal Indonesia memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan beras impor dari Vietnam dan Pakistan. Hal itu diungkapkan Kharis usai meninjau Gudang Bulog Gulun, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Rabu (19/2/2025). “Setelah kita bandingkan, ternyata beras impor dari Vietnam dan Pakistan masih kalah kualitasnya dengan beras Indonesia. Jadi, kita harus mencintai produk dalam negeri. Beras Vietnam ukurannya kecil-kecil, beras Pakistan agak besar, sedangkan beras Indonesia lebih besar dan bersih,” ujarnya. Kharis menjelaskan bahwa saat ini Gudang Bulog Gulun memiliki stok lebih dari 4.000…

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menyoroti kurangnya pemberitaan mendalam mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai bahwa pemberitaan yang ada saat ini belum sepenuhnya menggambarkan realitas di lapangan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik ke kantor TVRI Kalimantan Barat pada Rabu (19/2/2025). Menurut Samuel, masih banyak tantangan yang dihadapi UMKM yang belum mendapat perhatian dari media. Akibatnya, masyarakat dan pemerintah cenderung kurang memberikan atensi yang seharusnya kepada sektor ini. “Saya rasa sudut pandang yang diambil oleh wartawan mengenai UMKM ini masih di permukaan saja. Tidak banyak yang tahu, misalnya, batik seperti yang saya pakai…

Anggota Komisi VII DPR RI, Maria Lestari, meminta lembaga penyiaran untuk berperan aktif dalam membantu sosialisasi mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama terkait perizinan usaha. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ke Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu (19/2/2025). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII mengunjungi kantor TVRI Kalimantan Barat. Komisi VII mengajak lembaga penyiaran untuk mendukung perkembangan UMKM dengan memberikan informasi yang lebih luas tentang prosedur perizinan usaha. Menurut Maria, salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM di Kalimantan Barat adalah kurangnya pemahaman mengenai proses perizinan. “Banyak pelaku UMKM yang tidak tahu bagaimana cara mengurus izin…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan agar tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemotongan gaji karyawan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI di seluruh Indonesia dengan alasan efisiensi. Hal ini disampaikannya setelah Komisi VII DPR RI menemukan adanya kebijakan pemotongan gaji pegawai di TVRI/RRI Medan. “Jadi, di Sumatera Utara ini, sekali lagi saya tekankan: jangan ada lagi PHK, tidak ada yang dirumahkan, dan tidak ada lagi pemotongan gaji. Tadi kami tanya langsung kepada karyawan, mulai dari sopir, petugas kebersihan, hingga penyiar, yang honornya awalnya Rp3 juta menjadi Rp1 juta. Saya kira percakapan tadi sangat…