Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menaruh perhatian serius terhadap dugaan gagal bayar yang terjadi pada platform Dana Syariah Indonesia (DSI). Menurutnya, kasus ini membawa implikasi penting terhadap integritas prinsip syariah dalam industri jasa keuangan. Fintech berbasis syariah tidak hanya tunduk pada ketentuan regulasi keuangan, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan etika yang lebih tinggi. Prinsip keadilan (‘adl), amanah, transparansi (shidq), dan perlindungan terhadap pihak yang lemah merupakan fondasi utama dalam transaksi keuangan syariah. Ketika dana masyarakat tertahan dalam waktu lama tanpa kepastian penyelesaian yang jelas, maka persoalan yang muncul bukan semata risiko bisnis, melainkan potensi penyimpangan nilai dan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan berlakunya KUHP dan KUHAP produk hasil kerja Pemerintah Prabowo dan resmi diberlakukan pada 2 Januari 2026. Hal itu, menurutnya, sebagai bentuk reformasi total sistem hukum pidana Indonesia. “Ini merupakan langkah besar meninggalkan warisan hukum kolonial dan menuju sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia,” kata Firman dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (3/1/2026). Namun, menurutnya, ada pendapat yang berbeda tentang implementasi KUHP dan KUHAP baru ini. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan menilai bahwa KUHP dan KUHAP baru masih mempertahankan pasal-pasal bermuatan anti-demokrasi dan menggerus prinsip negara hukum.…

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mendesak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk segera melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh kapal komersial dan kapal wisata yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Desakan tersebut disampaikan berkaca dari rentetan kecelakaan kapal wisata di Labuan Bajo yang menimbulkan korban jiwa dan menjadi perhatian nasional maupun internasional. Mori menegaskan bahwa peringatan cuaca ekstrem telah diumumkan berhari-hari oleh BMKG, termasuk potensi gelombang tinggi dan angin kencang di sejumlah wilayah perairan. “Karena peringatan cuaca sudah disampaikan jauh hari, maka tidak boleh ada kelalaian di lapangan. Kepatuhan terhadap larangan berlayar, kelayakan kapal, kesiapan awak, serta kelengkapan…

Momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kerap menjadi waktu favorit masyarakat untuk melepas penat di tengah alam terbuka. Di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hutan Pinus Pengger kembali menjadi salah satu tujuan wisata yang menawarkan ketenangan, udara sejuk, dan panorama khas dari ketinggian, meski jumlah pengunjung pada Nataru kali ini tercatat belum seramai tahun-tahun sebelum pandemi. Kawasan wisata alam ini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Notowono”, yang berarti menata hutan. Pokdarwis tersebut beranggotakan 41 orang yang seluruhnya berasal dari masyarakat setempat. Bersama Perhutani sebagai pemilik kawasan hutan, mereka mengelola Hutan Pinus Pengger sebagai aset wisata berbasis…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi inovasi peternakan modern yang dikembangkan peternak muda di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Apresiasi tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan masa reses ke Muji Jaya Farm di Kecamatan Dukuhwaru beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Fikri menyoroti keberhasilan Muji, seorang peternak muda inspiratif, yang mampu mengelola sekitar 2.000 ekor kambing di atas lahan seluas kurang lebih 1.700 meter persegi. Usaha tersebut dinilai mampu menopang kebutuhan kuliner sate khas Tegal yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai pilihan Muji terjun ke sektor peternakan merupakan langkah strategis di tengah…

Penanganan bencana di wilayah Utara Sumatera harus mengutamakan kecepatan dan ketepatan kerja. Ini menjadi tanggung jawab kemanusiaan yang harus diutamakan dalam situasi bencana. Berdasarkan hal tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, turun langsung selama 30 hari untuk meninjau dampak bencana di Provinsi Aceh. Selama di lapangan, Muslim Ayub menyusuri wilayah Aceh, mulai dari pesisir hingga daerah pedalaman dan pegunungan yang sulit dijangkau. Tidak hanya meninjau, ia juga merasakan langsung keterbatasan yang dihadapi masyarakat akibat bencana. Muslim Ayub menegaskan bahwa dalam situasi darurat, tidak ada waktu untuk menunda. Semua keputusan di lapangan, termasuk sikap tegas terhadap tim, dilakukan demi…

Kegiatan Lari ‘Tugu to Tugu yang digelar pada Rabu (31/12/2025) berlangsung meriah dan penuh semangat. Ajang lari ini menjadi momentum positif dalam menutup akhir tahun sekaligus mendorong penerapan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut menghadirkan dua kategori rute, yakni Ultra Marathon sejauh 55 kilometer dengan titik start dari Tugu Monas, Jakarta, menuju Tugu Kujang, Kota Bogor. Selain itu, disiapkan pula rute 30 kilometer yang dimulai dari Polres Depok dan berakhir di Tugu Kujang, Bogor. Kedua rute tersebut melintasi sejumlah kawasan strategis dan menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta. Meski menempuh jarak yang cukup panjang, para pelari tetap menunjukkan…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rifqi menjelaskan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, tanpa menyebutkan secara eksplisit mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. “Dari optik konstitusional, kata ‘demokratis’ dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bisa ditafsirkan sebagai demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Karena itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai bentuk demokrasi tidak langsung memiliki dasar konstitusional yang kuat,” kata Rifqi.…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyatakan pihaknya memahami kebijakan Kementerian Haji dan Umrah terkait penyamarataan masa tunggu haji nasional menjadi 26 tahun. Meskipun, menurutnya, kebijakan tersebut dinilai membawa sejumlah implikasi serius, terutama bagi beberapa daerah yang mengalami penurunan kuota secara signifikan. Maman mengakui, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru, termasuk kekhawatiran munculnya ketimpangan antardaerah. “Komisi VIII memahami peraturan Kementerian Haji dan Umrah untuk lalu menyamakan seluruh masa tunggu menjadi 26 tahun. Tentu ini membawa implikasi bahwa penyamarataan itu membuat beberapa daerah mengalami penurunan kuota secara signifikan, misalnya Sumedang dan Cianjur,” ujar Maman kepada Parlementaria beberapa waktu lalu.…

Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat I, M Shadiq Pasadigoe, menyoroti serius masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah, termasuk di Kota Padang. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak terjadinya musibah banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatra Barat. Anggota Komisi XIII DPR RI itu menegaskan, persoalan distribusi dan pelayanan bahan bahar minyak (BBM) tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena sangat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan publik, hingga mobilitas pascabencana. Ia mengaku menerima banyak keluhan langsung dari masyarakat saat turun ke lapangan dalam agenda reses. “Dalam reses ini, banyak masyarakat…