Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan apresiasinya kepada langkah Kementerian Ketenagakerjaan dalam menginisiasi perubahan regulasi yang meningkatkan perlindungan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Apresiasi ini juga disampaikan atas penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin perlindungan bagi pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan. “Saya apresiasi dulu pada Kementerian Ketenagakerjaan yang juga menginisiasi beberapa perubahan regulasi untuk meningkatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, juga apresiasi untuk PP No. 6 Tahun 2025. Ini tentu semakin meningkat komitmen pemerintah terhadap jaminan kehilangan pekerjaan,” ujar Edy dalam rapat kerja Komisi IX bersama Sekjen Kemenaker di Gedung…

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, yang dipimpin Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengadakan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), pelaksanaan program strategis, masalah tata ruang, serta penanganan kasus pertanahan di Sumatera Utara. Doli mengungkapkan bahwa permasalahan pertanahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut masih didominasi oleh isu-isu klasik. Ia juga menyoroti banyaknya pemerintah kabupaten/kota yang belum menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima audiensi dari Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) yang memiliki komitmen terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan judi, utamanya judi online (judol). Dalam pertemuan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta tersebut, BAM dan JAKI membahas maraknya praktek perjudian, baik online maupun offline, di Indonesia. Ketua BAM Netty Prasetiyani menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan kajian dan telaahan dari apa yang disampaikan oleh JAKI, disertai dengan data-data penunjang. Hasil kajian tersebut akan dikirimkan ke Pimpinan DPR RI untuk dibahas di komisi-komisi terkait. “Kalau yang terkait dengan hukum berarti kita kirimkan ke komisi III dan kalau kemudian kita…

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menerima audiensi dari DPRD Kota Bima. Salah satu permasalahan krusial yang disampaikan adalah banjir yang terjadi di Kota Bima. Selain karena banjir kiriman dari Kabupaten Bima, kerusakan hutan di Kota Bima juga menjadi faktor yang memperparah banjir tersebut. “Banyak memang hal-hal yang strategis dan krusial dari aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari DPRD Kota Bima khususnya terkait dengan trauma banjir masyarakat Kota Bima akibat dari kerusakan hutan yang sangat parah yang ada di Kabupaten Bima. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa Kota Bima itu gak banjir, tapi banjirnya itu banjir kiriman. Nah,…

Belum lama ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, memperkenalkan inovasi pertanian sawah bapokok murah, yakni metode bertanam padi dengan modal lebih efisien. Menurutnya, metode ini dapat menghemat biaya petani hingga 50 persen dibandingkan dengan sistem konvensional. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendorong agar inovasi ini dikaji lebih mendalam oleh Kementerian Pertanian. Ia menilai kajian komprehensif diperlukan untuk memastikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional. “Metode pertanian sawah bapokok murah yang diklaim mampu menghemat biaya hingga 50 persen dan meningkatkan hasil panen hingga dua kali lipat menarik perhatian berbagai pihak. Inovasi ini…

Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Rapat ini membahas pengaturan dan pengawasan di bidang pengaduan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O. F. P., disampaikan bahwa OJK berkomitmen memastikan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menerapkan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat. “Otoritas Jasa Keuangan menjalankan pengawasan perilaku pasar untuk menjamin hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk, mendapatkan edukasi, mendapatkan layanan yang optimal, dan…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang merevisi ketentuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Regulasi baru ini dinilai sebagai langkah maju dalam memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). “Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi pekerja dengan meningkatkan manfaat JKP,” ujar Netty melalui rilis yang diterima koranmerdeka.co, Rabu (19/2/2025). Dengan adanya revisi ini, lanjutnya, pekerja yang ter-PHK kini mendapatkan santunan sebesar 60 persen dari gaji selama enam bulan. Sebelumnya, aturan hanya memberikan 45 persen dalam tiga bulan pertama dan 25 persen dalam…

Belakangan ini di berbagai media sosial, ramai dengan tagar #KaburAjaDulu. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa munculnya tren yang disuarakan oleh anak muda di media sosial tersebut harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah. Menurut dia, tren itu pun harus direspons pemerintah dengan bijaksana. Bukan dengan sembarang mencap orang tidak nasionalis, atau bahkan dengan ucapan antipati “kalau perlu jangan balik lagi.” “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Charles dalam keterangannya kepada…

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendesak Kementerian ATR/BPN mendesain penyelesaian sengketa tanah secara holistik tidak cicilan. Tak sekadar berbasis penyelesaian prosedural-birokratis, namun substansial hingga tuntas. Pernyataan tersebut disampaikan saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Pekanbaru, Provinsi Riau bersama Pj Gubernur, Kepala Daerah, Pejabat Kementerian ATR/BPN, & Jajaran Kanwil, Serta Kantah BPN se Riau, Rabu (19/2/2025). “Persoalan penyelesaian sengketa tanah di masyarakat berlarut-larut disebabkan penyelesaian berdasar prosedural administratif yang jadi pedoman ATR/BPN,” kata pria yang kerap disap Gus Khozin itu kepada koranmerdeka.co. Menurut dia, cara pandang penyelesaian sengketa tanah harus diubah dengan menyelesaikan perselisihan konflik agraria secara holistik dengan dasar…

Batam sebagai kawasan ekonomi strategis telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dengan posisinya yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Batam memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor industri, perdagangan, dan investasi. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,04 persen (year on year/yoy) dan berkontribusi sebesar 65,54 persen terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini juga tercatat memiliki hak guna bangunan terbanyak, yakni 356.466 bidang. Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Batam menjadi daya tarik bagi investor asing maupun domestik. Kontribusi Batam terhadap perekonomian nasional cukup signifikan melalui peningkatan investasi asing langsung (foreign…